INHILKLIK.COM, JAKARTA - Wasekjen Partai Golkar Ridwan Hisjam setuju dengan usulan Wapres Jusuf Kalla (JK). Golkar harus segera menggelar Munaslub untuk mencari ketua umum baru yang hilang sejak Rabu (15/11) malam kemarin.

Ridwan menjelaskan, seorang ketua umum harus diketahui keberadaannya. Dia pun menyayangkan hilangnya Novanto yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk Sekjen Golkar Idrus Marham bahkan istrinya sendiri.

"Pak JK itu kan melihat kursi ketum Golkar pada detik ini kosong, padahal ketum tidak boleh, apalagi ketum Golkar, tidak boleh tidak diketahui. Risiko sebagai seorang pemimpin, dia harus diketahui setiap detik, hari ini dia di kantor, hari ini dia di desa ini. Oleh karena itu ada sekretariat, kalau orang nyari ketum partai, tentu cari ke sekretariat," kata Ridwan saat dihubungi merdeka.com, Kamis (16/11).

"Tidak ada yang mengetahui satupun, karena ini sudah ditunjukkan sekjen mencari juga tidak tahu, kita tunggu nanti malam, belum tahu posisinya begitupun istrinya kan orang itu pasti ada satu di rumah, dua di kantor DPR atau di kantor Golkar, atau kantor perusahaan. Lalu di rumah kalau istrinya ada tiga berarti rumah pertama, kedua dan ketiga, nah istrinya ditanya juga kehilangan komunikasi," tambah Ridwan.

Oleh karena itu, Ridwan setuju bahwa sudah semestinya Golkar mengganti ketua umum. Dia pun mengeluarkan batas waktu hingga 1x24 jam Novanto harus ditemukan. Tapi jika tidak juga, mau tidak mau Golkar harus segera menggelar Munaslub.

"Saya kira 1x24 jam karena Golkar partai besar, kalau dibilang bahwa ada ketua harian (mewakili ketum), itu bukan, berbeda, ketua harian kan hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari, tapi pengambilan keputusan tetap di ketua umum," kata Ridwan menjelaskan.

Dia pun mengaku prihatin dengan apa yang tengah menimpa Novanto sebagai pribadi sehingga berdampak pada konsolidasi Partai Golkar. Namun demikian, Ridwan berpesan, agar Novanto bersikap ksatria menghadapi persoalan hukum.

"Saya juga mengharapkan Pak Novanto tetap harus berani sebagai ksatria untuk menghadapi masalah hukumnya. Saya kira tidak perlu kasus hukum berbelit. Kalau saya, kita hadapai saja kan ada pengadilan apakah harus izin si A si B, kalau memang bisa pertagungjawabkan pertanggungjawabkan saja di majelis, buktinya praperadilan menang. Jadi hadapi saja, kalau tidak rakyat jadi susah, DPR susah, Golkar juga susah," kata Ridwan.(Merdeka.com)