INHILKLIK.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan kondisi anak-anak Indonesia dengan negara lain. Salah satunya terkait pendidikan.
 
Menurut dia, kualitas pendidikan di Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Dalam beberapa PISA test, anak-anak Indonesia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Padahal, Indonesia lebih dulu menjalankan komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan.
 
"Kita mulai 2009 (Komitmen 20 persen APBN untuk pendidikan). Mereka (Vietnam)2010 mungkin 2013. Matematika anak-anak mereka bisa dapat 90, anak-anak kita 70 bisa sampai 50," ujar dia saat menghadiri Dialog Publik Pendidikan Nasional dan Halal Bihalal, di Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
 
"Membaca, kelihatan sangat sederhana, tapi membaca saja Indonesia berada di bawah. PISA test-nya di bawah. Kita ingin ada pendidikan karakter, value, tapi kita juga ingin punya anak yang mampu bersaing," lanjut dia.
 
Dia mengatakan, anggaran pendidikan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp 419 triliun rupiah. Tahun 2018 naik menjadi Rp 444 triliun. Hal tersebut harusnya ditunjang dengan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
 
"Pasti otomatis naik (anggaran pendidikan). Yang lain turun naik sesuai kebutuhan, kalau untuk bangun irigasi, naik, kalau mau untuk pertanian, ya pertanian (naik)," kata dia
 
Dia pun berharap para guru juga merasa bertanggung jawab agar porsi anggaran yang demikian besar itu, betul-betul bermanfaat.
 
"Rp 444 triliun itu harus pernah dipikirkan apa yang mau di capai, jangan itu hanya memenuhi amanat konstitusi," dia menandaskan.

Ke Mana Larinya Anggaran Pendidikan Rp 444 Triliun?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian anggaran pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun pada 2018. Menurutnya, itu merupakan tanggung jawab kolektif bagi berbagai elemen pemerintahan.

Sri Mulyani mengatakan, masalah pendidikan ini telah diatur dan dilaksanakan oleh banyak instansi maupun pihak pemerintahan. Ia menyebutkan, di tingkat pusat saja itu menjadi kewenangan tiga kementerian, yakni Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Semuanya memiliki anggaran yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian kita masih memiliki banyak kementerian yang memiliki anggaran pendidikan yang sifatnya adalah vokasional atau teknikal," tuturnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dari total anggaran pendidikan sekitar Rp 444 triliun, dua pertiganya dilakukan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar disisihkan untuk membayar guru.

"Guru itu termasuk gaji dan tunjangan yang kualitasnya masih perlu untuk diperbaiki. Jadi pertama tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya, sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik," kata dia.

Hal lain yang perlu dicermati, katanya, yakni terkait efektivitas pengajaran di kelas-kelas dalam sekolah. Sri Mulyani menekankan, kualitas kurikulum serta metode pembelajaran menjadi sangat penting.

"Ini tentu jadi suatu yang kita lihat sebagai persoalan yang komplit, sehingga kita bisa membangun strategi pembangunan sumber daya manusia. Terutama terkait tantangan-tantangan yang muncul, apakah itu industrislisasi, teknologi yang berubah, dan keterbukaan informasi," tukas Sri Mulyani.


Sumber: Liputan6.com