Oleh Dahri

Menurut saya didalam negara demokrasi ini kita bebas berperanan didalam organisasi sangat penting dalam rangka proses dinamika pelembagaan demokrasi. Dengan adanya organisasi maka perjuangan kepentingan bersama menjadi kuat kedudukannya dalam menghadapi lawan (rival), oleh karena itu kekuatan-kekuatan yang kecil dan terpecah-pecah dapat dikonsolidasikan dalam satu wadah atau tempat. Setiap organisasi yang normal tumbuh dan berkembang secara alamiah menurut waktunya sendiri. Karena itu semakin tua usianya maka ide-ide dan nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi tersebut semakin terlembagakan menjadi tradisi dalam organisasi. Organisasi yang berkembang makin melembaga cenderung pula mengalami proses ”Depersonalisasi”, dan memperlakukan organisasi yang bersangkutan sebagai institusi, dan tidak dicampur adukkan dengan persoalan-personal atau pribadi para individu  yang kebetulan menjadi pengurus atau anggota. Jika hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi maka banyak sekali organisasi yang pengurusnya atau anggotanya masih ”Personalized” meskipun derajatnya berbeda-beda. Bahkan bersifat ”Personalized” nya berujung pada bubarnya organisasi itu tersebut.

Kemudian berkembangnya kebebasan pers (media) yang semakin profesional dan mendidik menjadi saluran komunikasi massa yang menjangkau sasaran yang sangat luas. Beberapa waktu belakangan ini pers sering menyorot persoalan-persoalan budaya dan etika politik. Jika mengacu dari pengertian budaya maka budaya politik sesungguhnya merupakan kemampuan akal dari pelaku politik dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara akan tetapi budaya itu sering di kaitkan dengan prilaku atau kebiasaan personal maupun organisasi, sehingga istilah budaya politikpun sering diidentikkan dengan prilaku atau kebiasaan yang dilakukan oleh personal aktor politik maupun organisasi politik. Didalam mewujudkan suatu budaya atau kemampuan akal manusia haruslah selalu berpedoman pada etika. Etika harus mejadi landasan yang utama didalam mengimplementasikan budaya, mengingat etika yang berasal dari  kata Yunani yaitu Ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Oleh karena itu diantara etika dan budaya tidaklah dapat dipisahkan, karean keduanya saling melekat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Kemudian didalam organisasi politik, membangun budaya dan etika kearah yang lebih baik merupakan wujud dari tujuan keberadaan partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pasal 10 ayat (2) huruf c  Undang - Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa tujuan khusus partai politik adalah membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Mencermati pasal tersebut, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya aktor-aktor politik menjadi suritauladan masyarakat dalam penerapan budaya dan etika baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muncul-Nya pandangan kritis dan bahkan sikap idealis masyarakat terhadap partai politik, salah satunya disebabkan oleh budaya atau prilaku individu dari beberapa kalangan politisi  yang dianggap tidak mengindahkan etika yang berlaku di masyarakat.  Kasus korupsi yang membelit beberapa kalangan politisi  bisa dijadikan picture umum betapa partai politik belum bisa membangun budaya dan etika politik secara maksimal. Dan entah sindiran atau mungkin karena  ”kesal” nya perasaan masyarakat, tindakan korupsipun sering dikatakan sebagai sebuah budaya yaitu ”budaya korupsi”. Demikian juga dengan etika, dalam beberapa kesempatan terutama melalui media masa sering disuguhkan acara debat politik dengan menghadirkan  politisi handal pada kajiannya, akan tetapi dalam mengeluarkan pendapat beberapa kalangan politisi sering dianggap kurang santun dan tidak selaras dengan etika yang berlaku dimasyarakat.

Terlepas dari semua itu, yang terpenting untuk disadari adalah partai politik masih menjadi harapan dari sebagian besar masyarakat untuk menata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kearah yang lebih baik. Sehingga partai politik perlu terus membangun citra institusi dimata publik lewat aksi dan sikap politik yang prorakyat, partai politik yang bebas dari kepentingan pribadi pengurus maupun anggotanya atau ”depersonalisasi” serta diimbangi dengan budaya dan etika politik yang santun dari para insan politik