INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Bawaslu Riau menilai kegiatan deklarasi Kepala Daerah se-Riau, Rabu (10/10/2018) yang mendukung pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebuah hal yang tidak etis. Sikap tersebut memang dipandang tidak menyalahi aturan.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, ketika dikonfirmasi oleh wartawan.

Kendati demikian, menurut Rusidi, kegiatan kepala daerah tersebut tidak dapat dikatakan menyalahi aturan, karena dalam penandatanganan, kepala daerah tidak menggunakan stempel bupati/walikota. Sehingga diragukan bahwa oknum - oknum kepala daerah tersebut menggunakan simbol negara untuk mendeklarasikan dukungannya tersebut.

"Terkait bupati/walikota yang menandatangani surat dukungan dan menuliskan jabatannya sebagai walikota/bupati, saya nilai tidak etis. Walaupun sebenarnya baru bisa dianggap menyalahi aturan yang sah, kalau ada stempel bupati/walikota masing - masing,"ujarnya dilansir inhilklik dari laman wartanesia.com.

"Kalau hanya tanda tangan saja belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara, hanya secara etika tidak pantas mereka menyebut diri atas nama walikota/bupati disitu," paparnya lagi.

Sementara itu, Rusidi Rusdan sendiri masih mencari informasi terkait kehadiran para kepala daerah dalam Deklarasi Pro Jokowi tersebut. Pihaknya pun masih belum bisa berkomentar lebih jauh.