INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,04% pada Oktober lalu, di saat dua kota acuan inflasi Riau lainnya yaitu Pekanbaru dan Dumai mengalami inflasi. Penyebab hal itu diduga karena anjloknya harga jual komoditas kelapa yang menjadi unggulan wilayah setempat dan Lambat Roda Ekonomi yang berputar.

Kepala BPS Riau Aden Gultom mengatakan dari tiga kota acuan inflasi Riau yaitu Pekanbaru dan Dumai masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,46% dan 0,4%. Sedangkan Tembilahan mengalami Deflasi 0,04%.

“Kami menduga deflasi ini karena daya beli masyarakat Kota Tembilahan turun, disebabkan rendahnya harga komoditas kelapa,” katanya Kamis (1/11/2018) seperti dilansir bisnis.com.

Dia menjelaskan saat ini harga jual kelapa di daerah itu hanya di angka Rp700 per kilogram. Sedangkan pada saat kondisi pasar stabil pernah mencapai angka Rp3.500 per kilogram.

Lalu dia menganalogikan lemahnya daya beli masyarakat setempat dengan kalimat, sekali panen bisa beli motor, sekarang walau sudah panen kantong makin tipis.

Meski demikian pihaknya belum mengetahui dengan pasti, apa penyebab masalah harga kelapa di Tembilahan menjadi anjlok.

“Apakah karena over produksi di Tembilahan, atau karena pengaruh dari dari wilayah di sekitarnya, atau juga jangan-jangan harga rendah ini disebabkan spekulan. Itu belum diketahui,” katanya.

Adapun sepanjang Oktober 2018 lalu Riau mengalami inflasi sebesar 0,43% dengan kontribusi terbesar berasal dari kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, dan beras.

Dikutip Inhilklik.com dari situs finansialku.com, Deflasi adalah fenomena dimana terjadi penurunan harga-harga secara terus-menerus dalam periode yang relatif singkat. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi dimana harga-harga meningkat secara umum.

Deflasi juga memiliki konsep yang sama dengan disinflasi atau penurunan angka inflasi. Selain menurunnya harga barang-barang secara umum, deflasi juga menyebabkan turunnya upah secara umum.

Deflasi dapat terjadi jika ada penurunan jumlah uang atau uang deposito yang beredar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. (*)