INHILKLIK.COM, JAKARTA - Sekretaris DPW Relawan Ganti Presiden (RGP) Papua Barat, Nurbaya menyebut, Papua bukan menjadi lumbung suara bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sebaliknya kata Nurbaya, pasangan Prabowo Subianto-Sandiag Uno malah yang akan mendapat banyak dukungan di Papua.

"Kalau yang sekarang sejak kami sosialisasi, bahwa mereka mengatakan fakta Papua basis Jokowi kuat, tidak begitu. Justru kami dari RPG merangkul dengan kuat bahwa masyarakat Papua, pribumi mayoritas mereka inginkan perubahan. Ingin ganti presiden," ungkap Nurbaya, saat menghadiri Training Of Trainer #2019gantipresiden di Kota Makassar, Selasa (25/12/2018).

Nurbaya juga mengklaim, pendukung Prabowo-Sandi untuk wilayah Papua Barat lebih besar dari pesaingnya. Hal ini karena bukan hanya RPG yang ada melainkan tim relawan lain pun ada.

"Relawan lumayan banyak. Kami prediksi bisa 64 persen untuk pemenangan Prabowo-sandi. Stengahnya kota sorong sekitar 70 persen. Untuk kota Sorong di sana bukan hanya RPG, ada juga Rumah Juang, Jangkar Prabowo-Sandi. Kita kerja bersam-sama," ungkapnya.

Nurbaya juga menyebut keninginan warga Papua ganti presiden lantaran selama ini dianggap tidak sejahtra. Bahkan pembangunan infrastuktur yang selama ini disebut-sebut sebagai buah tangan Jokowi dibantahnya. Saat pembentukan DPW RGP disebutkan, masyarakat Papua sendiri yang katakan keinginan Prabowo-Sandi jadi presiden.

"Karena selama ini tidak sejahtera. Banyak janji Jokowi yang tidak terlaksana. Jalan trans dari kota Sorong ke Kabupaten Mahibra ke Bintuni itu dalam perjalanan, proses perampungan. Hanya melanjutkan, bukan prestasi hanya pencitraan. Memang harus diketahui bahwa beliau hanya melanjutkan presiden sebelumnya, dari SBY," ungkapnya.

"Saya ingin ada perubahan di Indonesia, terutama di Papua barat, 11 Kabupaten dan 1 kota Madya. Di sana kami benar-benar susah, kami rasakan susahnya lapangan kerja, ekonomi, BPJS dan yang lain. Untuk Papua  sendiri ingin perubahan. Ingin ganti presiden. ingin pemilu dimenangkan oleh Prabowo-sandi," tambahnya.

Bahkan Nurbaya juga menyebut, siapapun presiden tetap akan melanjutkan proyek berkelanjutan seperti yang dilakukan Jokowi. Namun ia menegaskan pembangunan yang dilakukan oleh rezim Jokowi tak ada selain hanya melanjutkan dari presiden sebelumnya.

"Seandainya saya presiden, saya juga akan melanjutkan proyek 10 tahun, 15 tahun ke depan. Itu kewajiban presiden karena memang ada proyek yang tidak diselesaikan dan jangka waktu lama. Tapi kalau untuk pembangunan (Jolowi) bisa dicari data sendiri bahwa memang tidak ada," tambahnya. (rakyatku)