INHILKLIK.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk memonitoring adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non-Papua.

"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2).

Pramono menegaskan Polri dan TNI akan menyikapi ancaman OPM. Polri dan TNI tidak akan membiarkan warga sipil non-Papua yang sedang berada di Papua dan Papua Barat jadi korban penyerangan OPM.

"Siapa pun yang berikan ancaman, TNI dan Polri akan berikan langkah tegas. Apalagi Papua dan Papua Barat jadi prioritas pembangunan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan TNI dan Polri sudah berkoordinasi untuk menangani ancaman OPM terhadap warga sipil non-Papua. Dalam waktu dekat, TNI dan Polri bertindak tegas.

"Ancaman tersebut menjadi warning, dan Kapolri, Panglima TNI secara seksama memantau. Saya sudah dengar di internal TNI, Polri sudah ada koordinasi," kata Pramono.

Sebelumnya, OPM melalui pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya menyampaikan ultimatum kepada pemerintah. Salah satu poin dari ultimatum yaitu akan menembak warga sipil non-Papua yang tidak mau meninggalkan Kabupaten Nduga.

Ultimatum tersebut disampaikan melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2). Berikut ultimatum untuk pemerintah yang dikeluarkan TPNPB-OPM:

1. Perang kami TPNPB kodap III Ndugama tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasip sendiri.
2. Perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua.
3. Kami minta kepada pemerintah Indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata.
4. Kami TPNPB/OPM tidak minta pembangunan dan bama seluruh masyarakat 32 Distrik Kab Nduga minta Merdeka.
5. Seluruh Tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia Rambut Lurus Warna kulit putih adalah musuh utama TPNPB Kodap III Ndugama karena banyak anggota TNI/POLRI, pria, wanita yang selama ini menyamar ibu guru, suster, dan tukang bangunan bahkan sopir taksi kami akan tembak.
6. Kami harap Pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungan masyarakat.
7. Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan semua warga sipil non Papua kosongkan daerah Kabupaten Nduga. Kalau sampai masih ada kami akan tembak.

Sumber: merdeka.com