INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dinas Kesehatan melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 50 liter racun insektisida merek FENDONA isi bahan aktif alfametrin.

Kepala Dinas Kesehatan H. Zainal Arifin, SKM.,M.Kes dalam hal ini melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Subowo Radiyanto SKM.,M.Kes mengatakan Latar belakang adanya bantuan ini sehubungan dengan adanya peningkatan kasus Demam Berdarah (DBD) di Kabupaten Indragiri Hilir sejak akhir tahun 2018 hingga di awal tahun 2019.

Dari awal januari hingga tanggal hari ini 15 Maret 2019 sudah terdapat sebanyak 132 kasus dengan Suspek Demam Dengue. Jumlah yang positif DBD sebanyak 18 kasus dengan 1 kematian positif DBD. Usia rata-rata yang banyak terkena adalah usia kelompok balita dan anak usia sekolah (SD).

“Racun Merek Fendona ini dengan bahan aktif Alfametrin adalah bahan yang berbeda dengan racun sebelumnya (Malathion)”, ungkap Subowo Radiyanto

“Fendona ini tidak berbau dan lebih irit penggunaannya dibanding dengan Malathion, takaran penggunaan yaitu 15 ml berbanding 1 liter Solar dan ini akan didistribusikan ke wilayah kerja UPT Puskesmas yang Endemis atau sering terjadinya kasus DBD dan buffer stock di Dinas Kesehatan”, tandasnya

Sementara itu menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Cabang Kabupaten Indragiri Hilir  H. M. Yunus Hasby, S.Ag. M.Ag, M.H mengungkapkan turut prihatin dengan kejadian DBD yang terjadi di Inhil.

“Kami (Baznas) menerima surat resmi dari Kepala Dinas Kesehatan mengenai hal tersebut, bagi Baznas itu adalah musibah”, ungkap Yunus Hasby

Lebih lanjut Yunus Hasby mengatakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada pada Baznas serta sesuai dengan Perbanas nomor 3 tahun 2018, bahwa salah satu sasaran pendayagunaan pendistribusian Zakat adalah dibidang kesehatan.

“Mudah-mudahan apa yang kami bantu ini dapat mengatasi/mengurangi wabah DBD, dan kedepan tentu kami selalu siap membantu hal-hal seperti itu apa bila dibutuhkan, asalkan ada pertanggung jawaban secara administrasi”, tutupnya (adv)