INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Tahun ini konsumsi gas Elpiji 3 Kg di Riau mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mengimbau agen resmi Elpiji menertibkan pembeli gas bersubsidi ini.

Hijazi mengatakan, setiap pangkalan Elpiji harus memiliki daftar pelanggan, kartu pelanggan, dan wilayah kerja, sehingga gas yang masuk jelas kemana arahnya dan pembelinya juga jelas.

“Harus jelas kemana arah gas itu, jangan sampai ada yang membeli subsidi padahal kondisi ekonominya memadai,” terang Hijazi, Kamis (2/5).

Ia menyebutkan, jika kondisi tidak segera ditindak lanjuti oleh Pemprov Riau, kasus kenaikan konsumsi Elpiji 3 Kg akan terus meningkat. Untuk itu, Ia menuturkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri tidak dibenarkan membeli gas melon tersebut.

Sales Representative Elpiji Ritel Pertamina Sumbar-Riau, Aditya Agung Andrawina, menjelaskan bahwa semua pihak terkait harus gencar mensosialisasikan elpiji 3 Kg bukan untuk keluarga mampu dan usaha mikro.

Ia menambahkan, kekurangan elpiji sering terjadi karena banyak rumah makan yang membeli elpiji subsidi kemudian menyimpannya dalam jumlah banyak.

Untuk itu, Aditya menyarankan agar Riau segera memberlakukan sistem kartu pada penerima gas subsidi seperti beberapa wilayah yang ada di Indonesia, salah satunya Bukittinggi. Ia menjelaskan bahwa sistem terbaru yang diberlakukan untuk pembeli gas subsidi ialah yang memiliki kartu dan sistem scan biometrik wajah.

“Tujuh daerah tersebut dalam masa percobaan, kalau hasilnya meyakinkan untuk ditindaklanjuti, maka Riau juga harus segera menerapkan. Ada scan wajah, ada kartunya, tidak bisa asal beli saja, harus yang bersangkutan yang membeli,” jelas Adhitya.

Selanjutnya, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Tuah Laksamana, menambahkan jika elpiji subsidi hanya diperuntukkan bagi masyarakat kuotanya mencukupi, namun banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak terdata menjadikan pemakaian meningkat dan data tidak jelas.

“Data UKM di Riau ini tidak jelas, banyak UKM yang memakai gas subsidi, makanya selalu kekurangan untuk masyarakat. Kalau datanya jelas mungkin bisa didapatkan solusinya,” tutupnya.

Pembahasan tersebut, disampaikan dalam rapat koordinasi stok elpiji 3 Kg dan BBM dalam rangka persiapan menuju bulan ramadhan dan idul fitri, Pemprov Riau bersama PT Pertamina dan Hiswana Migas Riau, di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.  (MCR)