INHILKLIK.COM, MEDAN - Wacana untuk menyajikan wisata halal di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara oleh Pemprov Sumatera Utara menjadi kontroversi. Konsep ini dinilai ada kesalahan secara terminologi atau peristilahan.

"Saya melihatnya ada salah penggunaan terminologi di sini. Mungkin bukan wisata halal yang dimaksud, tetapi Muslim Friendly Tourism. Yaitu, wisatawan yang Muslim mudah mendapatkan makanan yang halal, mudah mendapatkan tempat salat, dan lain-lain," ujar Ketua Tim Quick Win 5 Destinasi Super-Prioritas, Irfan Wahid saat dimintai konfirmasi, Senin (2/9/2019).

Adapun kawasan Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Quick Win dibentuk untuk mengakselerasi pengembangan potensi berbagai destinasi tersebut. Irfan menyebut, penggunaan istilah yang tepat untuk konsep wisata di Danau Toba adalah Muslim Friendly Tourism.

"Jadi bukan Halal Tourism seperti di Sumatera Barat, Aceh ataupun NTB. Karena kan memang budaya dan local wisdomnya 3 daerah tersebut berbeda dengan Kawasan Toba. Sumbar, Aceh dan NTB jelas sekali mayoritasnya Muslim. Sementara kawasan Toba, mayoritasnya justru non-Muslim," jelas Irfan.

 

"Hal lainnya juga, adanya ambiguitas yang terjadi saat ini adalah banyak yang salah paham dengan konsep halal tourism. Halal tourism artinya muslim friendly tourism, kita membuat wisatawan Muslim yang datang nyaman tanpa mengubah DNA dari destinasi wisata yang sudah ada seperti Danau Toba," imbuh Irfan.

Irfan mengatakan, Jokowi belum membicarakan terkait kawasan Toba sebagai wisata halal kepada tim Quick Win. Namun Jokowi mengarahkan wisata di Toba ramah bagi Muslim seperti kemudahan mendapatkan makanan halal serta tempat untuk salat.

Presiden Jokowi dan jaajrannya di Danau Toba.Presiden Jokowi dan jaajrannya di Danau Toba. Foto: (dok Kementerian Pariwisata)

"Presiden sepengetahuan saya belum pernah membicarakan terkait kawasan Toba sebagai Wisata Halal dengan kami selama ini. Tapi Presiden mengarahkan kepada kami agar destinasinya harus muslim friendly. Mudah mendapatkan makanan halal dan mudah untuk bisa salat," sebut Irfan.

Wacana menyajikan wisata halal di kawasan Danau Toba itu pertama kali dilemparkan Gubernur Edy Rahmayadi. Edy mengatakan akan mengembangkan konsep wisata halal di Kawasan Danau Toba. Termasuk juga melakukan penataan pemotongan hewan berkaki empat (babi). Hal itu untuk mendukung kemajuan pariwisata KDT.

Wacana itu kemudian mendapat penolakan dari Mahasiswa Pecinta Danau Toba. Mereka pun menggelar aksi penolakan di kantor Badan Otorita Pelaksana Danau Toba (BPODT) Jalan Patimura Medan, Senin (2/9/19).

"Kita mau klarifikasi sebenarnya. Bagaimana komitmennya, apa Pak Gubernur buta dengan kawasan Danau Toba dan kondisi sosial dan budayanya? Sehingga mencanangkan wisata halal itu," kata koordinator Aksi, Rico Nainggolan.

Pemprov kemudian menegaskan bahwa konsep wisata halal tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada di Danau Toba. Konsep wisata halal bisa berdampingan dengan kearifan lokal yang ada.

"Tidak kita larang itu, wisata halal beda dengan konsep wisata syariah, wisata halal hanya sekadar memberi kebutuhan bagi wisatawan, wisata halal bukan berarti meniadakan, makanya kearifan lokal tidak terganggu," kata Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Muchlis saat menerima pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba, di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

 

 

sumber: detik.com