Sri Mulyani Dituding Bersekongkol Jatuhkan Jokowi
INHILKLIK.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani disebut sedang melakukan persekongkolan jahat untuk menggerus elektabilitas Presiden Joko Widodo menjelang pilpres 2019.
Tudingan itu dilontarkan oleh Mantan Menkomaritim Rizal Ramli yang juga menyebut usaha menghancurkan citra Jokowi dilakukan lewat revisi UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Saya juga bingung, kadang-kadang prihatin. Apakah presiden mengerti atau enggak? Karena ini upaya dengan sengaja menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi. Ini jelas upaya mendongkel dia, mengurangi elektabilitas dia,” ungkap Rizal.
Mengapa Rizal yakin dengan keterlibatan Sri Mulyani? Alasannya, kata Rizal, pasal yang membebani masyarakat dengan iuran tambahan atas lebih dari 60 ribu transaksi selain pajak dalam draf revisi itu merupakan usulan pemerintah.
Untuk memuluskan agenda menggerus elektabilitas Jokowi, lanjut Rizal Ramli, sang menteri “menyogok” DPR RI dengan anggaran pembangunan gedung baru senilai lebih dari Rp 5,7 triliun.
“Saya tidak mau suudzon. Menteri keuangan kita sudah menyepakati gedung DPR Rp 5,7 triliun di APBN 2018, itulah penjelasannya mengapa partai-partai diam. Dengan gedung DPR baru, mereka tidak peduli rakyat akan dibebani oleh berbagai iuran,” sesal dia.
Tidak cuma mengkritik, Rizal kemudian memberi jalan keluar. Ketimbang terus “memeras” rakyat, dia menyebut ada cara cerdas yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Yaitu, lanjut Rizal, dengan membuat RUU PNPB lebih fokus pada sumber daya alam. Artinya, PNPB hanya dibebankan kepada perusahaan tambang minyak dan gas bumi (Migas), batu bara, nikel, emas, tembaga dan banyak lagi.
“Itu akan berkali-kali dapatnya, daripada ngumpulin uang kecil yang didapat dari pendidikan, kesehatan, yang sebetulnya hak rakyat. Di mana tugas negara yang wajib menyediakan itu secara gratis,” papar Rizal.
Rizal juga meminta semua kelompok rakyat biasa, aktivis sampai akademisi maupun anggota DPR RI bersatu menolak pengesahan revisi UU PNPB yang diserahkan pemerintah sejak tahun 2012 itu.
“Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar, termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Enggak ada artinya duit recehan ini. Saya mohon pemerintah berani juga sama yang besar, jangan cuma berani sama rakyat kecil,” tutur Rizal.
(pojoksatu.id)
Rupiah Tinggalkan Rp16.200, Menguat di Hadapan Dolar AS
INHILKLIK - Nilai tukar rupiah di pasar spot akhirnya mengakhiri pelemahan. Kamis (18/4), rupiah .
Rupiah Anjlok ke Rp16.000, Apa Dampaknya bagi Bisnis Perbankan di Indonesia?
INHILKLIK - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ambrol hingga menyentuh level .
Rupiah Melemah Hingga ke Level Rp16.000/USD
INHILKLIK - Rupiah kian tertekan dolar Amerika Serikat (AS) hingga level Rp16.000 per USD. Bahkan.
Menkeu: APBN Terjaga Surplus dengan Kinerja Baik
INHILKLIK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan bela.
BI Riau Imbau Masyarakat Lakukan Penukaran Uang di Tempat Resmi
INHILKLIK - Bank Indonesia (BI) ingatkan kepada seluruh masyarakat Riau agar melakukan penukaran .
Bulog: Stabilitas Pangan Saat Ramadan dan Idulfitri Aman Terkendali
INHILKLIK - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan stok pangan khususnya beras m.