Sudah Seret 9 Orang ke Jeruji Besi, Dewan Inhil Minta Pemkab Tetap Lanjutkan Pembangunan Jembatan Enok
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Meskipun proses hukum terkait korupsi pembangunan jembatan Enok di Kecamatan Enok, Inhil, Riau belum selesai, namun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil meminta proses pembanguan jembatan yang hanya sampai tahap pemasangan tiang itu segera dilanjutkan.
Pernyataan itu menyusul adanya keluhan dari Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Enok yang mendatangi Kantor DPRD Inhil, Rabu (18/7/2018).
"Seharusnya pembangunan jembatan itu tetap berjalan, meskipun masalah hukumnya belum selesai,'' ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil,Herwanissitas yang memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara FMPP dan lintas Komisi DPRD Inhil.
Pria yang akrab disapa Sitas itu memastikan, bahwa DPRD Inhil akan terus memperjuangkan agar proses pembangunan jembatan yang telah mengantarkan 9 orang menjadi tersangka itu tetap dilanjutkan.
"Kami di DPRD terus memperjuangkan agar proses pembangunan tetap berjalan, dan kita akan mendesak pihak terkait agar permasalahan ini cepat dicarikan solusinya," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sementara itu, sebelumnya, saat GoRiau.com mengkonfirmasi terkait tidak dianggarkannya kembali pembangunan jembatan yang dibangun pada tahun 2012 itu, Kepala Bappeda Inhil, Tengku Juhardi menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan karena terbatasnya APBD Inhil.
"Memang tidak ada masalah pembangunan jembatan itu dilanjutkan walaupun kasus hukum belum selesai, namun anggaran kita di 2018 ini belum memadai," ujarnya.
Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Tembilahan telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan tindak korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Enok tahun 2012-2013. Mereka adalah rekanan (kontraktor), pegawai ULP (Pokja).
Untuk pembangunan Jembatan Enok pada tahun anggaran 2012, kerugian negara Rp1.887.306.309. Sementara pada tahun anggaran 2013 dengan, nilai kerugian negara Rp 2.173.669.696. (adv)
Edy Sindrang Menduga Penutupan SPBB Apung Parit 13 Tembilahan Sarat Kepentingan Bisnis
TEMBILAHAN - Akibat ditutupnya SPBB apung milik salah seorang pengusaha ternama di Inhil, akhirny.
GMNI Minta DPRD Inhil Bentuk Pansus Terkait Kelangkaan BBM dan Mafia Migas
TEMBILAHAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Indragiri Hilir (Inhil) meminta D.
Muhammad Nasir Perjuangkan Listrik di Concong Menyala Siang Malam
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke.
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
INHILKLIK.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdul Wahid menyambangi Pondok pesantren (Ponpes) Daru.
Anggota DPRD dari PKB Harus Jadi Pelopor Perekonomian Masyarakat Inhil Melalui Pengembangan UMKM
INHILKLIK.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.
Aswan Akan Anggarkan Untuk Rehap Pustu Desa Sungai Buluh
Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu)yang terletak di Pelosok Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Ind.