Penyampaian Ranperda LKPj APBD 2017 Telat Lagi, APBD-P dan APBD Murni 2019 Terancam Tak Tepat Waktu
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Lagi-lagi, Pemkab Inhil terlambat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawabab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBF) APBD 2017 ke DPRD Inhil. Akibatnya pembahasan agenda penting lainnya pun terancam terlambat.
Agenda penting lain yang dimaksud adalah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P 2018, KUA-PPAS APBD Murni 2019 serta LKPJ Akhir masa jabatan Bupati Inhil.
Seperti yang disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fadly M Sofyan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Pasal 320 ayat (1) berbunyi Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Dari bunyi undang-undang itu dapat diartikan paling lambat penyampaian LPJ APBD 2017 adalah bulan Juni. Sementara yang kita ketahui bersama, Pemkab menyampaikannya pada Juli 2018,"Â cetus Fadli saat rapat paripurna, Rabu (18/6/2018) malam.
Ditambahkan Fadly, keterlambatan ini bukan hanya terjadi pada tahun ini saja tetapi juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana akibat keterlambatan ini tentunya akan berakibat tergangunya berbagai agenda wajib dan berbagai kebijakan strategis lainya.
"Pertanyaan dari Fraksi PKB, apa yang menyebabkan keterlambatan penyampaikan ini, dan mengingat sisa waktu yang tersisa tahun 2018 hanya tinggal beberapa bulan lagi, akankah agenda wajib yang disampaikan diatas dapat terlaksana sesuia dengan waktu yang diharapkan,"Â tanyanya.
Menjawab pernyataan itu, Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin mengatakan bahwa Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 disampaikan ke DPRD Inhil pada tanggal 29 Juni 2018 melalui surat nomor 460.30/hk-2018/180.
"Hal ini telah sesuai dengan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 320 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kepada dprd dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,"Â tukas Said Syarifuddin. (adv)
Edy Sindrang Menduga Penutupan SPBB Apung Parit 13 Tembilahan Sarat Kepentingan Bisnis
TEMBILAHAN - Akibat ditutupnya SPBB apung milik salah seorang pengusaha ternama di Inhil, akhirny.
GMNI Minta DPRD Inhil Bentuk Pansus Terkait Kelangkaan BBM dan Mafia Migas
TEMBILAHAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Indragiri Hilir (Inhil) meminta D.
Muhammad Nasir Perjuangkan Listrik di Concong Menyala Siang Malam
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke.
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
INHILKLIK.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdul Wahid menyambangi Pondok pesantren (Ponpes) Daru.
Anggota DPRD dari PKB Harus Jadi Pelopor Perekonomian Masyarakat Inhil Melalui Pengembangan UMKM
INHILKLIK.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.
Aswan Akan Anggarkan Untuk Rehap Pustu Desa Sungai Buluh
Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu)yang terletak di Pelosok Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Ind.