Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut, Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Staf Disidang

Selasa, 07 Agustus 2018 - 13:37:41 WIB
Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut, Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Staf Disidang Ilustrasi (Google)

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Noviar Indra Putra Nasution, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dumai, serta dua orang bawahannya Suherlina dan Widawati, dalam waktu dekat diadili di pengadilan tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Ketiga pegawai negeri sipil Pemko Dumai ini diadili atas perkara korupsi penyelewengan dana tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai tahun anggaran 2014 lalu.

Perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 219 juta, sidangnya diagendakan pekan depan.

" Meski belum ditetapkan jadwal persidangannya, Namun digantikan sidang perkara korupsi dana tanggap darurat BPBD Kota Dumai ini disidangkan pekan depan," Panitera Muda (Panmud) Tipikor PN Pekanbaru, Denni Sembiring, kepada riauterkini.com, Selasa (7/8/18) siang.

Dikatakan Deni, berdasarkan dakwaan jaksa. Ketiga terdakwa, Noviari Indra Putra Nasution, serta Widiawati, Bendahara dan Suherlina, selaku Sekretaris didakwa telah melakukan penyelewengan dana bantuan tanggap darurat pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari BPBD Pusat untuk penanggulangan berencana di BPBD Dumai, saat terjadinya kebakaran lahan dan hutan tahun 2014.

Dimana, dana bantuan tersebut dipergunakan untuk kegiatan membeli masker, makanan minuman dan honor sebesar Rp750 juta. Namun, saat dicek ternyata anggaran belanja tidak sesuai.

Hasil penyelidikan, penyaluran anggaran yang terbagi dua tahap, yakni Rp150 juta tahap pertama dan sisanya di tahap kedua. Disinyalir adanya penyimpangan. Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian negara sebesar Rp219 juta.

Atas perbuatannya, ketiga terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(*)

 

Sumber: Riauterkini.com

[ Ikuti Terus InhilKlik Melalui Media Sosial ]







TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Selasa, 26 Maret 2019 - 23:19:51 WIB

Sidang Korupsi Pipa, Hakim Kecewa Keterangan Wabup Bengkalis

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Majelis hakim yang diketuai Mahyuddin SH, menyayangkan sikap dan keterang

Kamis, 14 Maret 2019 - 23:03:43 WIB

Dua Terdakwa Korupsi RTH Mohon Keadilan Hakim

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Dua terdakwa korupsi proyek Ruang Terbuka Hijau eks Kantor Dinas PUPR Pro

Senin, 11 Maret 2019 - 23:34:33 WIB

Kejari Pekanbaru Limpahkan Perkara Korupsi Dispora ke Pengadilan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Selasa (12/3/2019), dijadwalkan akan melimpah

Selasa, 26 Februari 2019 - 23:57:55 WIB

Korupsi Lampu, Kadis Pehubungan Rohul Dituntut 7,5 Tahun Penjara

INHILKLIK.COM, ROKAN HULU - Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, Roy Roberto, di

Rabu, 30 Januari 2019 - 23:47:31 WIB

Kejati Riau Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Embung di Tenayan Raya

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau saat ini tengah mengusut d

Rabu, 16 Januari 2019 - 10:17:19 WIB

Terlibat Korupsi, 393 PNS Dipecat

INHILKLIK.COM - Sebanyak 393 pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena ter