Bupati Inhil, HM Wardan Pimpin Rakor Pejabat Pemda Bersama Forkopimda
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan memimpin Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Gedung Engku Kelana, Tembilahan, Selasa (23/10/2018) pagi.
Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil dalam rangka Persiapan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif tahun 2019 serta isu - isu aktual di Kabupaten Inhil.
Hadir dalam rakor, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Inhil, perwakilan Polres Inhil, perwakilan Kodim 0314 / Inhil, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat, Lurah dan Kepala Desa se - Kabupaten Inhil.
Bupati mengatakan, Forkopimda, Camat, Lurah dan Kepala Desa yang hadir, telah memaparkan kesiapan - kesiapan menjelang Pilpres. Berbagai masukan, dikatakan Bupati, juga diberikan dalam forum rapat koordinasi.
"Banyak hal yang kita bahas dalam rapat koordinasi ini, terutama yang menyangkut dengan persiapan untuk Pilpres dan Pileg 2019, baik ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan serta Kabupaten," ujar Bupati saat wawancara bersama awak media usai memimpin rapat koordinasi.
Selain itu, Bupati mengatakan, dalam forum rapat dibahas pula isu - isu aktual yang berkembang berkaitan dengan upaya menyukseskan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019.
"Pihak Bawaslu dan KPU Kabupaten Inhil juga sudah banyak memberikan informasi yang dimaksudkan agar penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 di Kabupaten Inhil dapat berjalan lancar dan kondusif," papar Bupati seraya mengatakan daerah Kabupaten Inhil termasuk dalam kategori rawan.
Mengacu pada pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu, diungkapkan Bupati, tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah. Dalam forum rakor, lanjutnya, dibahas bersama upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada ajang Pilpres dan Pileg mendatang.
"Tingkat partisipasi perlu kita evaluasi. Tadi sudah dimintakan kepada Kepala Desa, Lurah dan Camat agar mensosialisasikan pentingnya partisipasi dalam Pemilu," ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa Dirinya juga menginstruksikan Kepala Desa, Lurah dan Camat agar dapat mengimbau masyarakat masing - masing untuk senantiasa menjaga kondusifitas situasi menjelang penyelenggaraan Pilpres dan Pileg.
"Yang tidak kalah penting adalah dalam penyelenggaraannya dipersiapkan dengan baik dan hasilnya juga dapat baik," tutur Bupati.
Dalam pelaksanaan rapat koordinasi, Bupati bersama anggota Forkopimda serta peserta lainnya mengidentifikasi isu - isu aktual di Kabupaten Inhil.
Dari hasil identifikasi, diketahui persoalan batas desa dan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, termasuk tentang izin penggunaan lahan kepada perusahaan namun tidak dikelola menjadi isu aktual yang perlu dibahas.
"Kita sudah bentuk tim untuk menyelesaikan berbagai kasus dan permasalahan ini. Secara bertahap, Saya mengharapkan semua masalah dan isu - isu yang tadi kita angkat dapat diselesaikan dengan baik," tandas Bupati.
Grebek Cluster Iconnet di Pekanbaru Bareng Komut PLN Icon Plus
PEKANBARU – PLN Icon Plus SBU Regional Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) kembali melakukan ke.
Kadis P2KBP3A: Kerja Sama Antar OPD Sukseskan Kampung KB di 20 Kecamatan
INHILKLIK - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga.
Kurangi Angka Stunting, DP2KBP3A Inhil Himbau Hindari Pernikahan Dini
INHILKLIK - Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10- 18 tahun. Sebanyak 18 persen penduduk d.
Dinas P2KBP3A Inhil:Pelayanan KB Teratasi Dengan Bersinergi Bersama Instansi Terkait
INHILKLIK, - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Per.
Kadis P2KBP3A Inhil Sirajuddin Ajak Masyarakat Gunakan Kontrasepsi Jangka Panjang
INHILKLIK - Dinas P2KBP3A Inhil mendorong pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang.
Kadis P2KBP3A Inhil Sirajuddin: 3 Generasi Harus Jadi Sasaran Objek Penanggulangan Stunting
INHILKLIK - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (.