Penetapan Hari Santri Nasional Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama

Kamis, 08 November 2018 - 15:13:08 WIB
Penetapan Hari Santri Nasional Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah menyebut peran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat penting bagi keberlangsungan NKRI. (Dok.JawaPos)

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bekerjasama dan mendukung penuh kesepakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Yakni dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila.

"PDIP siap bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di dalam menjaga Pancasila, NKRI, Konstitusi Negara dan Kebhinnekaan Indonesia," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (2/11).

Basarah memaparkan bahwa kerjasama antara keluarga besar nasionalis dengan ormas NU dan Muhammadiyah, sudah terjalin sejak lama. Itu bisa dilihat dengan jelas dalam bentang sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

"Baik NU dan Muhammadiyah memberikan kontribusi nyata dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR ini menambahkan, terbitnya Keppres Hari Santri Nasional Nomor 22/2015 merupakan bukti nyata bahwa negara mengakui peran dan kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan Indonesia.

"Hari Santri Nasional bukan hanya milik Nu dan Muhammadiyah semata, melainkan milik umat Islam Indonesia yang mencintai NKRI dan Pancasila." katanya.

Masih kata Basarah, Bung Karno sebagai tokoh nasionalis dan Presiden Pertama republik Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagai contoh dalam munas alim ulama yang disponsori NU, pada tahun 1954 memberikan gelar Waliyul Amri Bi dharuri Asy-Syaukah, yang artinya pemimpin di masa darurat yang wajib ditaati perintahnya.

"Sejarah juga mencatat bahwa pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah guru dari Bung Karno," terang Basarah.

Di bagian lain, dalam hal Pancasila sebagai dasar negara telah final. Tidak ada lagi keraguan dalam NU dan Muhammadiyah. Pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbonda, NU dengan tegas mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.

"Sedangkan Muhammadiyah dalam Muktamar 47 di Makassar tahun 2015 menegaskan bahwa negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah artinya negara perjanjian dan tempat bersaksi," jelas Basarah. 


Terkait pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat pada saat puncak peringatan hari santri 22 Oktober 2018, lanjut Basarah, sikap partainya jelas. PDIP sejalan dengan Pemerintah bahwa HTI dan simbol-simbolnya telah secara resmi dilarang oleh keputusan negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"PDI Perjuangan terus melakukan dialog dengan NU dan Muhammadiyah agar umat Islam tidak terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba sesama umat Islam dan bangsa Indonesia," pungkasnya.(*)

 

Sumber: Jawapos.com

[ Ikuti Terus InhilKlik Melalui Media Sosial ]







TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT