Perda Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015
Dani M Nursalam: Masyarakat Miskin Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Geratis
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota DPRD Provinsi Riau, H Dani M Nursalam menyosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Rabu (18/12/2019) di Tembilahan.
Menurut Dani, Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini dilatarbelakangi oleh kewajiban Pemerintah Provinsi Riau memberikan rasa keadilan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.
"Masyarakat tidak mampu berhak mendapatkan pendampingan ketika berperkara hukum," tegas Dani, Anggota DPRD Provinsi Riau yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten Indragiri Hilir itu.
Dani menuturkan, bantuan hukum diberikan oleh sebuah lembaga, lembaga hukum atau komunitas hukum yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Riau.
"Namun, belum ada lembaga hukum yang mendapat MoU dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait bantuan hukum ini," ungkap Dani.
Ke depan, diungkapkan Dani, masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu akan bisa memperoleh bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum yang telah ditunjuk Pemerintah Provinsi Riau.
"Mengenai biaya, itu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau. Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran," jelas Dani.
Dani mengatakan, pendampingan oleh lembaga bantuan hukum nantinya akan dilakukan secara tuntas, dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.
Dani mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Sosialisasi Perda tentang Bantuan Hukum ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Turut serta pula beberapa organisasi kemahasiswaan yang berada di Kabupaten Inhil, seperti GMNI, HMI dan PMII.
Sosialisasi berjalan interaktif, suasana dialogis terbangun antara Dani M Nursalam yang memaparkan materi sosialisasi dengan para peserta. Para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi. Pertanyaan-pertanyaan seputar gambaran implementasi peraturan daerah tersebut disampaikan oleh para peserta dan mampu 'dilahap' habis oleh H Dani M Nursalam.
Download file Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, KLIK DISINI
Edy Sindrang Menduga Penutupan SPBB Apung Parit 13 Tembilahan Sarat Kepentingan Bisnis
TEMBILAHAN - Akibat ditutupnya SPBB apung milik salah seorang pengusaha ternama di Inhil, akhirny.
GMNI Minta DPRD Inhil Bentuk Pansus Terkait Kelangkaan BBM dan Mafia Migas
TEMBILAHAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Indragiri Hilir (Inhil) meminta D.
Muhammad Nasir Perjuangkan Listrik di Concong Menyala Siang Malam
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir melakukan kunjungan kerja ke.
Abdul Wahid Sambangi Ponpes Darul Rahman Tembilahan
INHILKLIK.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Abdul Wahid menyambangi Pondok pesantren (Ponpes) Daru.
Anggota DPRD dari PKB Harus Jadi Pelopor Perekonomian Masyarakat Inhil Melalui Pengembangan UMKM
INHILKLIK.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB.
Aswan Akan Anggarkan Untuk Rehap Pustu Desa Sungai Buluh
Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu)yang terletak di Pelosok Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Ind.