Pemerintah Diminta Fokus Tangani Corona dan Hentikan Sementara Soal Ibu Kota Baru

Sabtu, 28 Maret 2020 - 22:46:24 WIB
Pemerintah Diminta Fokus Tangani Corona dan Hentikan Sementara Soal Ibu Kota Baru

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah fokus menghadapi viruc corona. Bahkan mengesampingkan pembangunan ibu kita baru untuk masalah nasional ini.

“Stop dulu pembangunan infrastruktur pada 2020 ini. Bahkan wacana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru pun layak distop dulu, dan dananya bisa digunakan untuk pengendalian Covid-19,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu, 28 Maret 2020.
 
Menurut dia, jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur IKN.

Tulus menawarkan solusi ampuh seperti yang dilakukan China, yakni lockdown nasional. Menurut dia, karantina wilayah (lockdown) memang pilihan sulit dan bahkan pahit.

“Tetapi jika tak dilakukan lockdown, dampak ekonominya pun akan lebih pahit. Jika pemerintah kesulitan dana untuk melakukan karantina wilayah, maka pemerintah bisa merealokasikan dana pembangunan infrastruktur,” kata Tulus.

Pemerintah harus pandai mengotak-atik anggaran. Sebab jika karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan, dengan memberikan kompensasi baik secara langsung seperti subsidi (jaring pengaman sosial), dan atau menurunkan atau menghapuskan beberapa tarif pelayanan publik, seperti listrik, PDAM, dll. Juga cicilan pada perbankan/lembaga keuangan, pun perlu ditangguhkan.


“Masyarakat perlu kebijakan yang tegas dari pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Harus diingat, sudah dua mingguan masyarakat ter- “lockdown”, tidak bisa bekerja, dan akibatnya income nihil,” ujar Tulus.

Di sisi lain, dia menganggap karantina wilayah memang bukan instrumen tunggal untuk menghentikan persebaran wabah Covid-19. Masih diperlukan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat.

“Untuk mendorong kepatuhan ini, maka perlu upaya tegas dari aparat penegak hukum (APH). Guna mengefektifkan kebijakan ini, selain mengefektifkan APH, tak kalah pentingnya adalah melibatkan kalangan masyarakat sipil baik ormas keagamaan, LSM, tokoh masyarakat, bahkan tokoh generasi milenial,” kata Tulus.

 

 

Bertuahpos.com


[ Ikuti Terus InhilKlik Melalui Media Sosial ]







TULIS KOMENTAR
BERITA TERKAIT
Senin, 09 Maret 2020 - 23:12:16 WIB

Pemerintah Revisi Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana merevisi hari libur dan cuti bersama pada 2020 in

Rabu, 04 Maret 2020 - 12:19:07 WIB

Agar Masyarakat Tidak Panik Akibat Corona, Ketum HIPMI Riau Minta Pemerintah Berikan Jaminan Rasa Aman

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Penyebaran virus corona atau Covid-19 mulai membuat resah masyarakat. Apa

Jumat, 28 Februari 2020 - 23:06:15 WIB

Distop Pemerintah Arab, Jemaah Umroh Indonesia Ditunda

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Terkait penghentian masuknya jemaah umroh dari sejumlah negara terma

Kamis, 20 Februari 2020 - 22:26:40 WIB

Pemerintah Canangkan Sasar Cukai Minuman Berenergi

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Setelah awal tahun lalu pemerintah naikkan cukai rokok, kini pemerinta

Jumat, 18 Januari 2019 - 23:05:54 WIB

Abu Bakar Ba'asyir Dibebaskan, Ini Perjanjian dengan Pemerintah

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir segera menghirup uda

Kamis, 08 November 2018 - 15:13:08 WIB

Penetapan Hari Santri Nasional Bukti Pemerintah Akui Peran Ulama

INHILKLIK.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) siap bekerjasama dan mendukung