 |
| H. Edi Sindrang |
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Selama sepuluh tahun terakhir, nasib petani kelapa "digantung" oleh harga jual yang tak menentu dan cenderung sangat murah, sangat tak seimbang dengan harga kebutuhan hidup yang terus naik.
Akibat lumpuhnya ekonomi petani kelapa yang menjadi penghasilan mayoritas masyarakat Inhil berimbas kepada perekonomian di semua sektor, perputaran uang dipasar menjadi lesu yang juga tak dapat dielakan memberi imbas kepada para pedagang dan nelayan.
Kelapa (Cocos nucifera) adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-arenan atau Arecaceae. Hampir dari seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna.
Inhil yang merupakan wilayah perkebunan kelapa terluas di Indonesian merupakan wikayah hamparan kelapa dunia, tetapi mayarakatnya masih banyak hidup dibawah garis kemiskinan.
Kelapa sebagai pohon "Kehidupan" yang digaungkan oleh Bupati Inhil HM Wardan dinilai belom mampu menghidupi masyarakat Inhil secara layak dan sejahtera.
Secara administrasi Inhil memiliki luas perkebunan kelapa sebeluas 1.367.551 hektar. Sekitar 55,09 % dari luasnya merupakan lahan perkebunan, 753.450 hektar. Dari luas pekerbunan itu, 429.110 hektar merupakan kebun kelapa yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Indragiri Hilir.
 |
| Petani Kelapa di kecamatan Tempuling |
Dalam ekspose Bupati Wardan beberapa waktu lalu, dari 429 ribu hektar kelapa saat ini, sekitar 93.633 hektar sudah rusak. Tanaman yang rusak itu terbanyak berada di Kecamatan Mandah sekitar 13.382 hektar, Kuala Indragiri 11.933 hektar dan Reteh 10.744 hektar.
Banyak kelapa masyarakat yang rusak, selain akibat intrusi air laut akibat rusaknya tanggul-tanggul perkebunan masyarakat yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, juga akibat harga jual kelapa yang sangat murah yang tidak sesuai dengan dengan baiaya produksi. Merasa tidak bisa lagi bergantung hidup dengan hasil kelapa, banyak masyarakat yang beralis profesi dan akibatnya kebun mereka terbiarkan dan menjadi rusak.
Sistem Resi Gudang (SRG) menjadi Solusi
Tahun 2015, tahun kedua kepemimpinan Bupati HM Wardan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berencana menggulirkan program Sistem Resi Gudang (SRG). Sistem ini dinilai mampu untuk mengstabilkan harga kelapa yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan.
Pemerintah nantinya melalui Badan Udaha Milik Daerah (BUMD) ikut serta secara langsung menjadi pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan persaingan harga dengan perusahaan swasta, sehingga tercipta harga jual beli kelapa yang sesungguhnya yang mengikuti harga pasar dunia. Tidak lagi petani kelapa Inhil dijadikan sapi perah oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli dengan penderitaaan petani kelapa Inhil.
 |
| Kebun kelapa masyarakat di Kecamatan batang Tuaka |
Tahapan rencana penerapan SRG komoditi kelapa oleh Pemda Inhil sudah sampai pada tahapan sosialisasi dan tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat itu mentri Perdangan.
Program pemerintah Inhil ini mendapat dukungan dari masyatakat, terutama dari petani dan pengusaha kelapa. Mendengar terobosan Pemda ini, petani kelapa Inhil yang sudah puluhan tahun menjerit seakan mendapat semangat baru. Jaminan akan stabil dan berimbangnya harga kelapa mengambalikan semangat bagi petani untuk kembali mengelola kebun-kebun mereka yang sudh rusak.
"Alhamdulillah setelah kita sosialisasikan, SRG mendapat dukungan dari masyarakat, kususnya petani kelapa. Saya melihat semangat masyarakat untuk kembali membudidayakan kebun kelapa tersebut muncul kembali," ungkap anggota DPRD Inhil, H. Edi Sindrang yang juga termasuk dalam tim percepatan penerapan sistem resi gudang ketika berbincang soal resi gudang kepada INHILKLIK.COM belum lama ini.
Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, dirinya selalu vokal dalam menyuarakan nasib petani kelapa dikarenakan Ia juga berasal dan dibesarkan dari kelurga petani kelapa, karena itu Ia sangat memahami apa yang menjadi hakekat yang diinginkan oleh petani kelapa.
"Jujur saja, jika harga kelapa stabil dan menjanjikan, bukan masyatakat saja tetapi saya juga kembali bersemangat untuk berkebun kelapa kembali. Banyak kebun saya yang rusak di daerah Enok saya biarkan saja, karena biaya produksi tidak sesuai lagi, semua orang juga akan berfikir ingin berinvestasi ke kelapa jika harganya murah," tambah Edi.
Senada dengan yang disampikan Edi sindrang, masyarakat berharap Sistem Resi Gudang (SRG) nantinya benar-benar menjadi solusi konkrit dari berbagai persoalan yang dialami oleh para petani kelapa. Dalam setiap butir buah kelapa ada harapan bagi masa depan bagi anak-anak para petani kelapa.
"Kita sangat mendukung penerpan SRG ini, karena tujuannnya bagus untuk mengstabilkan harga kelapa. Jika harga kelapa mahal, maka para petani akan kembali bersemangat memperbaiki kebun-kebun kelapa mereka yang rusak," ungkap tokoh masyarakat Kecamatan Reteh yang juga petani kelapa, H. Bakri kepada media seusai mengahdiri sosialisasi SRG di Pulau Kijang beberapa waktu lalu. (ard)