Di hadapan menteri dan para dirjen, HM Wardan memaparkan seluruh potensi dan permasalahan kelapa di Inhil. Jelasnya, ada beberapa permasalahan yang tengah dihadapi petani kelapa di saat ini, yakni mulai dari persoalan harga sampai dengan tak produktifnya tanaman itu.
"Rata-rata tanaman kelapa kita sudah berumur tua. Ini salah satu penyebab menurunnya produksi kelapa itu," cerita bupati.
Sejauh ini, kata Bupati ada beberapa upaya yang telah dilakukan. Antara lain melakukan penyisipan. Namun upaya-upaya itu belum dapat dikatakan maksimal mengingat keterbatasan anggaran daerah saat ini.
"Kami pikir salah satu cara mengatasinya dengan membuat resi gudang. Untuk itu kami berharap dukungan dari bapak Menteri," kata Wardan.
Jika hal itu bisa direalisasikan, maka satu persatu persoalan kelapa bisa teratasi. Dari sekitar 462 ribu hektar lahan perkebunan, umumnya pengelolaanya hanya dilakukan masyarakat. Itupun hanya sebatas buah kelapa saja, tidak pada turunannya. "Biasanya masyarakat membuat gula merah," lanjutnya.
Selain itu, Eksekutif dan Legislatif meski membuat aturan (Perda) terkait dengan standar harga dan penyelamatan kebun kelapa. Agar nantinya harga kelapa tidak dipatok sepihak oleh perusahaan berdasarkan harga minyak dunia, tapi utuh berdasarkan kelapa berikut turunannya. Karena kalau tidak dilakukan, persoalan harga ini tetap akan dimainkan oleh perusahaan, dan petani kelapa Inhil akan tetap menjadi orang yang dirugikan.
Dalam rangka perbaikan dan penyelamatan lebih jauh, dibutuhkan keberanian Pemkab Inhil untuk mengalokasikan anggaran yang besar. Kalau selama ini Inhil berani membangun proyek mercusuar dengan sistem proyek multiyears, kenapa untuk satu persoalan ini kesannya sangat takut.
"Meskinya untuk penyelamatan kelapa Inhil, kita juga bisa mencontoh kegiatan yang sama. Karena ini langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak, meskinya semua pihak legislatif dan eksekutif mau duduk bersama membahas persoalan ini,” kata Muslimin salah seorang tokoh masyarakat, yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Inhil periode 2009-2014.
Tidak kalah pentingnya, Pemkab Inhil meskinya jangan mengeluarkan perizinan kelapa sawit lagi. Kalau memang ada investasi yang mau masuk ke Inhil, hendaknya lebih difokuskan pada sektor kelapa dalam. Makanya kalau masih ada perizinan yang dikeluarkan, dan menjadikan kelapa dalam korban, tentu sangat disayangkan. (Muhammad Yusuf)
Source: Gaungriau.com