Hal itu diungkapkan oleh ketua komisi IV DPRD Inhil, Adrianto di gedung Engku Kelana, Senin (16/11).
"Terutama bagi ketua RT/RW, mereka harus tahu bagaimana kondisi masyarakat di wilayahnya," Sebutnya.
Dari perekonomian hingga kesehatan warga yang dipimpinnya hingga bisa melakukan pendataan uang konkrit agar kebijakan uang diambil oleh pemerintah yang lebih tinggi bisa tepat sasaran.
"Terutama sekali jika ditemukan adanya penderita gizi buruk untuk melaporkannya kepada pusat kesehatan yang ada di daerah tersebut, baik Pustu maupun puskesmas," Tambahnya.
Dengan demikian, jika ada penderita gizi buruk bisa tertangani dengan segera.
"Penderita gizi buruk tidak bisa terlambat ditangani, sebab bisa berakibat fatal dan sangat mungkin membawa pada kematian," imbuhnya.
Adanya penderita gizi buruk menjadi bukti jika pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh.
Kemiskinan ternyata masih membelit masyarakat yang berada di negeri hamparan kelapa terluas di dunia ini. Masih ada orang tua yang tidak bisa memberikan makanan yang mampu mencukupi gizi yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Untuk itu, pemerintah Inhil selayaknya tidak hanya fokus pada pembangunan, namun perekonomian masyarakat menjadi kebutuhan dasar yang perlu ditingkatkan agar masyarakat Inhil bisa menjalani hidup dengan sejahtera. (Avetorial/DPRD IInhil)