INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Beredarnya kopian surat yang ditandatangani Bupati Inhil, HM Wardan terkait dugaan penolakan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, menimbulkan polemik di masyarakat. HM Wardan sudah mengklarifikasi terkait surat itu disejumlah media massa, dimana dirinya bukan menolak tapi meminta tambahan dana dari provinsi, namun masalah itu terlanjur menjadi viral di media sosial.
Akun Facebook atas nama Zulkifli memposting kopian surat Bupati Indragiri Hilir nomor 050/BAPPEDA/2016/597 tanggal 11 November 2016 tentang usulan tambahan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2017. Pro dan kontra pun mewarnai dinding facebook Zulkifli, apalagi disertakan dengan foto surat kopian yang ditandatangani HM Wardan.
Menanggapi masalah itu, mantan Bupati Inhil dua periode Dr H Indra Muchlis Adnan mendukung sikap HM Wardan untuk menambah anggaran Bankeu tersebut.
“Sudah saya pelajari isi suratnya, Pak Wardan bukan menolak, malahan dia minta tambah ke provinsi. Mungkin isi surat yang beredar ada salah paham bagi sebagian warga, tapi sebagai pemimpin hal itu harus dimaklumi Pak Wardan,” kata Indra , Rabu (8/3/2017) malam.
Namun demikian, Indra juga menyayangkan surat usulan tambahan dana ke Pemprov Riau itu, karena Bupati Wardan terkesan membedakan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Inhil.
“Memang Pak Wardan tidak menolak Bankeu, malah minta tambah, tapi sayangnya di surat itu Pak Wardan tidak mengusulkan sekolah pendidikan islam, madrasah dan pondok pesantren. Seharusnya Pak Wardan lebih bijaksana, tidak perlu dibedakan antara pendidikan islam swasta dengan non islam,” jelasnya.
“Yang perlu diluruskan itu isi suratnya saja, memang kewenangan seorang bupati itu ada keterbatasannya,” tambah bakal calon Gubernur Riau di Pilgubri 2018 mendatang ini.
Sementara itu, akun Facebook Zulkifli saat dipantau pukul 01.45 WIB dinihari, sudah ada puluhan yang mengomentari. Namun sebagian besar membela HM Wardan dan menilai Zulkifli salah dalam memahami isi surat tersebut.
“Kok seperti ini ya, seperti ada sesuatu yang kita tidak tahu, katanya seorang guru tapi kok tidak memperhatikan nasib guru,” kicau Zukifli.
Pemilik akun Facebook Edi Susanto menekankan, tidak benar Bupati Inhil menolak Bankeu. Pertemuan tgl 11 November antara SKPD Prov bersama SKPD Kab Inhil yg difasilitasi oleh Bappeda Riau dihadiri staf ahli DPRD Riau telah disepakati bahwa proposal Pemkab Inhil yg berkenaan dg poin 1 tidak dpt dibiayai menggunakan dan bankeu prov. Sehingga Pemkab Inhil mengajukan tambahan bankeu untuk program yg dapat dibiayai denang memakai dana bankeu prov sebagai mana terlampir di dlm lampiran surat itu. Mohon tidak dipelintir isunya. Berikan informasi seakurat mungkin dan tidak menggiring opini yang salah. Karena itu bisa dituntut secara hukum.
Zulkifli menjawab, masalah tuntut menuntut kami warga inhil yg berhak utk menuntut krn janji2 kampanye dulu, gimana n apa realisasinya bos.
Namun demikian, Zulkifli dengan sikap ksatria mengakui adanya kesalahpahaman dirinya menafsirkan isi surat Bankeu tersebut. Namun, sebagai putra Inhil yang saat ini menjabat Ketua Yayasan Inhil Mandiri dan Presidium Fokus Ornop, wajar dirinya mempertanyakan persoalan Bankeu itu karena berhubungan dengan nasib guru dan sekolah di Inhil.
“Makanya sy minta klarifikasinya ndan karena pemahaman n penafsiran kt berbeda2…betul…hehehe,” tambah Zulkifli menjawab komentar di akun Facebooknya.
“Nah, sudah jelas bang zul…?,” kata Ruhiat. “Bang pilai diakui” timpal Herman Muhammad. “Bawa ngopi dulu pak kabag,” tambah Ismail. “Hehehehe, lanjut pak kabag,” tutup Zulkifli. (riakriau)