INHLKLIK.COM, PEKANBARU - Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke DPRD Provinsi Riau, ada sekitar 400-500 unit Mobil Dinas (Mobdis) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sudah wajib lelang.
Namun entah kenapa, Sebagian Mobdis tersebut masih tetap dioperasionalkan oleh pejabat Pemprov untuk menjalankan tugas setiap hari. Padahal, berdasarkan ketentuan dan peraturan berlaku, Mobdis sudah patut dilelang dan diganti dengan Mobdis baru.
"Berdasarkan data awal yang diserahkan BPKAD kepada kita, bahwa Mobdis sekarang sudah wajib dilelang dan diganti menjadi baru. Dengan menggunakan Mobdis baru diharapkan dapat memperlancar kinerja pejabat dalam melayani masyarakat," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson, Selasa (21/03/2017).
Aherson meminta kepada Pemprov Riau, jika Mobdis sudah dilelang, tolong diikut sertakan pejabat dan pegawai di lingkup Pemprov. Kemudian dimenangkan, supaya Mobdis bisa dimiliki oleh pegawai sebagai rasa terimakasih negara terhadap pengabdian pegawai tersebut.
Pemenangan ini juga harus diutamakan kepada pegawai yang belum punya mobil. Sehingga pemberian mobil bisa tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Namun jika orang sudah memiliki mobil diberikan, artinya penyalurannya tidak tepat sasaran atau disebut mubazir.
Aherson menegaskan dalam pelelangan nanti, DPRD tidak akan ikut serta atau mengintervensi. Namun pelelangan akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemprov Riau. Asalkan sesuai prosedur yang berlaku dan transparan.
Untuk mendorong percepatan lelang, Komisi C dalam waktu dekat akan mendatangi kantor BPKAD untuk membicarakan persoalan ini. Sehingga persoalan tersebut bisa cepat dituntaskan dengan baik.
"Kita akan meminta kepada Pemprov, supaya bisa melakukan pelelangan dan memenangkan pegawai yang belum memiliki mobil. Sehingga pengabdian pegawai terhadap daerah bisa terbalaskan dengan penghargaan melalui pelelangan aset daerah ini," jelas Aherson. (nrc)