Pertemuan tersebut bertempat diaula Kantor Bupati Inhil Lantai 5, Senin (19/10). Pertemuan itu selain dihadiri perwakilan perusahaan juga dihadiri unsur Forkopimda, seperti Kapolres, Dandim, Kejaksaan dan pengadilan.
Sebagaimana yang diintruksikan Presiden RI, Jokowidodo perusahaan harus ikut berpartisipasi dalam mengatasi terjadinya kahutla. Keberadaan perusahaan menurut bupati hendaknya dapat ikut serta mengatasi terjadinya karlahut yang saat ini menyebabkan terjadi bencana kabut asap.
"Jangan sampai kita ada mendengar malah perusahaan yang ikut membakar lahan.jika itu sudah terjadi maka perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang -undangan," kata Wardan.
Minimal perusahaan sambung Wardan dapat ikut mengantisipasi karlahut disekitar area yang berpapasan dengan perusahaan. Salah satu langkah yang harus diambil dalam meminimalisir hal tersebut dengan membuat kanal embung, dan sumur artesis.
"Dengan begitu tanah gambut yang kering dapat dialiri air atau menyimpan air yang ada diembung dan kenal. Minimal ini bisa mengurangi terjadi dampak kebakaran lahan dan hutan," ungkapnya. Sementara itu Dandim Inhil Inf Jarot Suprihanto menceritakan mengenai tindakan petugas yang selama ini memadamkan api.
"Api hanya bisa dipadamkan dengan hujan. Makanya kita terus berdoa dan salat untuk meminta hujan. Dengan usaha yang kita lakukan selama ini bersama jajaran pemerintah karlahut sangat sulit untuk diatasi. Butuh kerja keras bahkan dengan keadaan yang berjibaku ditengah hutan dari petugas," ungkapnya. (adv/inhiltoday)