INHILKLIK.COM, BENGKALIS - Lelang proyek fisik di Bengkalis dari tahun ke tahun selalu terlambat. Keterlambatan lelang proyek ini menjadi sorotan sejumlah pihak di Bengkalis, termasuk para rekanan (kontraktor,red) yang sangat bergantung pada kegiatan proyek dilingkup Pemkab Bengkalis.
Diketahui, hingga kini struktur pejabat lelang atau kelompok kerja (Pokja) tak kunjung dikeluarkan Surat Keputusan (SK) nya dari pemerintah setempat. Sehingga kondisi ini, memaksa sejumlah kegiatan di SKPD tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Seperti diutarakan Noi (45) salah seorang rekanan Bengkalis. Menurutnya, dengan kondisi waktu yang sudah memasuki triwulan II di Tahun 2017 ini, selayaknya kegiatan lelang proyek fisik sudah dilaksanakan. Keterlambatan lelang proyek ini, tentu akan mempengaruhi capaian kinerja Pemkab Bengkalis.
“Sampai akhir bulan Mei 2017 ini, lelang proyek fisik tak kunjung dilaksanakan, sehingga, tak satupun terlihat pondasi bangunan,”katanya Noi, Jumat (2/6).
Senada diutarakan, Hendri MS kemarin. Selaku tokoh pemuda Bengkalis dirinya menilai, anjloknya ekonomi di Bengkalis ini juga dikarenakan tak kunjung di lelangnya proyek fisik di sejumlah SKPD melalui ULP. Selain itu juga serapan dari APBD di Kabupaten Bengkalis ini juga diperkirakan bakal rendah.
“Kita akui, Bengkalis ini ketergantungan dengan APBD nya sangat besar. Kondisi hari ini yang kita lihat, Pemkab hanya menunggu dana transfer dari Pemerintah pusat. Sehingga, potensi-potensi yang ada terabaikan, apalagi belanja paling besar itu adalah kebutuhan pegawai, sedangkan yang nomor dua terbesar adalah belanja proyek fisik, jika lelang saja tidak dilaksanakan, maka seperti inilah kondisi yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Bengkalis akan makin parah,”katanya.
Menurut tokoh muda Kecamatan Bantan, Windrayanto, SH, kemarin masalah perekenomian yang menurun di Kabupaten Bengkalis ini juga dirasakan oleh sejumlah kabupaten lainnya. Hanya saja, Bengkalis yang memiliki APBD besar tidak semestinya terkena imbas.
Jika terkena imbas ekonomi anjlok, Bengkalis sudah semestinya punya potensi yang bisa menutupinya. Paling tidak denga kegiatan proyek fisik,kemudian sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
“Masa kritis keuangan di lingkup Pemkab Bengkalis ini saya rasa dikarenakan faktor serapan APBD yang rendah, kemudian tidak beredarnya uang di masyarakat, karena kegiatan seperti proyek selalu terlambat lelang,”kata pria yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat ini. (mxh)