INHILKLIK.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar. Namun faktanya skandal BLBI, RS Sumber Waras dan aneka kasus APBD DKI hingga kini terkesan justru dilindungi.
Demikian dikatakan Ketua Progres 98, Faizal Assegaf kepada edunews.id, Minggu (4/6/2017) melalui pesan WhatsApp.
“Tiba-tiba muncul polemik seputar dugaan aliran dana ke rekening mantan Ketua Umum PAN Amien Rais,” ujar aktivis senior tersebut.
Faizal mengatakan hal tersebut membuat rakyat semakin yakin bahwa KPK telah menjadi corong penyebar fitnah untuk menakuti tokoh-tokoh oposisi yang bersikap kritis kepada rezim Jokowi.
“Sebaliknya kasus BLBI yang diduga melibatkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan sejumlah konglomerat taipan justru diabaikan oleh KPK,” ujarnya.
Faizal menilai, manuver KPK makin menyempurnakan modus kriminalisasi ulama dan para tokoh Islam yang kian hari meresahkan kehidupan rakyat banyak.
Terkait tudingan bahwa Amien Rais menerima aliaran dana dari kasus Alkes sudah diklarifikasi secara terbuka.
“Indikasi KKN yang difitnahkan kepada sesepuh Muhammadiyah tersebut sangat bernuansa politik dan bertujuan pembunuhan kareakter secara keji dan biadab,” tegas Faizal.
Lebih aneh lagi, kata Faizal, ketua KPK terlihat ketakutan dan panik setelah ditantang Amien Rais untuk datangi mereka guna membuka kedok dua tokoh penting yang terlibat kasus korupsi besar.
“Sikap Komisioner KPK menghindar dari Amien Rais menunjukan bahwa lembaga tersebut telah menjadi biro politik yang berada dalam kontrol penguasa,” imbuh Faizal.
Padahal secara UU sangat jelas ditegaskan bahwa peran masyarakat dalam pemberantasan KKN untuk membantu KPK membongkar kasus korupsi besar.
“Kalau KPK tidak segera mengungkap dan memeriksa dalang skandal BLBI, maka lembaga tersebut perlu dievaluasi. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan diserbu oleh jutaan rakyat,” katanya.
Ia meminta KPK untuk tidak main-main dengan kewenangan yang dimiliki. Bila nurani publik terus dibuat terusik, maka akan memicu gejolak yang berujung pada pengadilan rakyat.
[sumber: EDUNEWS.ID]