INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Perombakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pekanbaru sudah direncanakan. Akan tetapi, sampai saat ini kepastian kapan proses mutasi pejabat eselon III dan IV itu belum ada.
Pemko masih menunggu izin dari Kemendagri. Maka dari itu jelang pengabulan mutasi diberikan, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengingatkan agar para ASN meningkat kinerja. Karena dalam mencapai visi Pekanbaru Smartcity tidaklah mudah.
Ia bahkan mengancam akan mengganti kepala OPD sekalipun jika kinerja yang dihasilkan tidak sesuai harapan. “Makanya dimutasi. Saya berharap ini menjadi acuan bagi pejabat ataupun ASN agar meningkatkan kualitas kerja. Kalau tidak bisa ya diganti. Terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat,” kata Firdaus dilansir dari riaupos, Rabu (19/7).
Menurutnya, para pejabat ataupun ASN yang berada di lingkup pemko saat ini bukanlah orang baru. Dimana para pegawai sudah mengerti bagaimana cara bekerja. Sehingga ia meminta agar dalam bekerja ASN harus lebih serius lagi. Ia pun menargetkan pada awal 2018 nanti seluruh kepala bidang, bagian dan kepala OPD yang saat ini masih berstatus pelaksana tugas sudah berganti dengan definitif.
Di sisi lain, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BK-SDM) Pekanbaru Muhammad Jamil menuturkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan izin dari Kemendagri untuk pelaksanaan mutasi. Selaku leading sector, ia mengakui perombakan pejabat di lingkup Pemko Pekanbaru berdasarkan target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan sejak awal dilantik.
“Ya saya lihat pimpinan tidak mau main-main. Jadi yang lamban, atau yang malas-malasan, sudah. Ganti. Maka dari itu kami lakukan penilaian. Lalu dilakukan evaluasi, selanjutnya kalau sudah mendapat izin baru lakukan mutasi,” sebutnya. Maka dari itu ia memastikan proses mutasi akan berjalan lebih selektif lagi kedepannya. Hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang menduduki jabatan yang ditentukan dapat bekerja maksimal. Dimana output akhir dari mutasi tersebut berimbas kepada keterlayanan masyarakat. Serta mempercepat target pembangunan Kota Pekanbaru ke depannya.
Minta Wali Kota Profesional
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul meminta Wali Kota Pekanbaru profesional dalam mutasi besar-besaran yang dilakukan di lingkungan pemko. Pasalnya, mutasi besar-besaran yang dilakukan di lingkungan pejabat Pemko itu, disinyalir sebagai ajang balas jasa pascaPilkada Pekanbaru 2017.
“Kami minta mutasi yang dilakukan oleh wali kota nanti, agar dilakukan dengan cara profesional dan tidak asal main tunjuk. Dimana pembantu walikota harus mampu menjabarkan setiap visi misi pimpinannya nanti,” jelas Hotman
Dalam rangkaian mutasi itu, Hotman mengatakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Meskipun mutasi merupakan hak prerogatif dari wali kota, tidak serta merta pimpinan menunjuk dan menempatkan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya.