INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Tim pengawalan, pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) sudah di bentuk dan diluncurkan.
Dikabupaten Indragiri Hilir launching TP4D dilaksanakan Kamis, 24 Agustus 2017 dengan melakukan rapat koordinasi di gedung Puri Cendana bersama seluruh pemangku kepentingan seperti seluruh kepala Desa, Camat, Pendamping Profesional P3MD dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
Tujuan diadakan rakor ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan Desa. Upaya ini perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga pencegahan korupsi bisa berjalan secara efektif.
TP4D yang terdiri dari kejaksaan, Inspektorat dan kepolisian yang sekaligus menjadi Nara sumber acara rakor ini menegaskan kehadiran TP4D dan disosialisasikan melalui rakor ini diharapkan bisa menghindari penyalahgunaan anggaran Dana Desa, khususnya anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
Sebagaimana diungkapkan Muhammad Arif selaku TAPM P3MD Kabupaten Indragiri Hilir. "Saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini, dimana seluruh pemangku kepentingan hadir dalam rakor ini, nara sumber yang ahli di bidangnya, dan semua telah menemukan kata sepakat bahwa Dana Desa perlu pengawalan," ujar Arif.
Dalam sesi dialog, Koordinator TAMP menegaskan bahwa yang perlu dipahami terutama oleh Kepala Desa terkait penggunaan prioritas Dana Desa sebagai mana sudah diatur secara tegas dalam Permendes PDTT No. 22 tahun 2016 dan diubah dengan Permen Des No.4 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
Pendamping Profesional P3MD mempunyai tugas yang sangat berat untuk ikut mengawal dan mendampingi Desa dalam menggunakan Dana Desa sesuai dengan aturan yang ada. (Ard)