Langkat tersebut, dalam upaya meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan di Negeri Seribu Parit.
Seperti yang disampaikan Kepala BP2MPD Inhil, Junaidy Ismail menanggapi adanya isu dan pemberitaan tentang dugaan indikasi kecurangan atau permainan dalam proses lelang paket pekerjaan dan proyek pembangunan daerah di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Diakui Junaidy, memang ada beberapa kali pengunduran jadwal pelelangan, yang dikarenakan dalam proses verifikasi.
"Kemudian, pada saat itu juga terkendala suasana libur lebaran, maka agak terlambat," tutur Junaidy yang didampingi Tenaga Ahli, Darlis Harun saat ditemui sejumlah awak media diruangan kerjanya, Rabu (5/8/2015).
Selanjutnya, dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil ini, bahwa perlakuan ULP kepada setiap rekanan sama, tidak ada yang dibeda-bedakan.
"Sedangkan mengenai tidak lengkapnya salah satu persyaratan terhadap perusahaan yang memenangkan proses tersebut, nanti akan saya cek terlebih dahulu kepada kelompok kerja (pokja) masing- masing," tambahnya.
Apabila ditemukan seperti apa yang telah disebutkan, kata Junaidy lagi, maka pihaknya akan segera membahas persoalan tersebut, guna diambil tindakan lebih lanjut.
"Yang jelas, nanti akan kita cek lagi, mana-mana yang tidak memenuhi persyaratan, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Permen PU dan Kepres 80," imbuhnya.
Source: kapurnews.com