 |
| H. Musyaffak Asikin |
Diungkapkan pria yang akrab diasapa H. Musfak itu, lambanya penyerapan APBD di Kabupaten Inhil bukan semata-mata dikarenakan SKPD yang tidak jalan, tetapi masalahnya ada di Unit Lelang Pengadaan (ULP) yang dikepalai oleh Junaidy Ismail.
Disampaikan Muspak terjadinya beberapa kali pengunduran jadwal pelelangan diduga sarat dengan permainan pihak ULP dengan pihak rekanan, "Kita menilai ada indikasi permainan dalam lelang proyek di Inhil," ungkap politisi PAN tersebut kepada INHILKLIK.COM, Selasa (04/08/2015).
Selain H. Musyaffak Asikin, hal senada juga diungkapkan oleh ketua LSM Perjuangan Anak Negeri, Firmansyah Saini. Firman menilai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Inhil dinilai tidak memberikan keadilan bagi seluruh rekanan kontraktor. Ada kesan mengutamakan kelompok tertentu sebagai pemenang.
"Ada perusahaan yang tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang dicantumkan dalam dokumen, namun ditunjuk sebagai pemenang oleh ULP," Sebut Firmansyah di Tembilahan.
Firman juga menduga ada indikasi monopoli dalam pelelangan paket yang dilakukan oleh tim ULP yang diketuai oleh Junaidi ini.
"Ini dapat diketahui dari banyaknya pengunduran jadwal tahapan lelang oleh ULP hingga beberapa kali. Itulah yang mengindikasikan adanya permainan pengaturan waktu tahap pelelangan hingga memberikan waktu tertentu bagi kelompok tertentu untuk melengkapi dokumennya," jelasnya Firman. (ard/adytia)