INHILKLIK.COM, JAKARTA - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menginginkan berbagai kebijakan pemerintah di beragam bidang termasuk sektor properti dapat memperbanyak insentif guna mempermudah masuknya investasi asing ke Tanah Air.
"Sejumlah realisasi investasi di sektor properti memberi sentimen positif. Berbagai insentif dari pemerintah pusat dalam upaya mempermudah masuknya investasi asing berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro," kata Country Head JLL Indonesia, Todd Lauchlan di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, investor dari Jepang, China, Singapura, dan Hong Kong masih menunjukkan minat tinggi terhadap properti di Indonesia terlebih di sektor residensial, perkantoran, dan pergudangan.
Dia juga mengutarakan harapannya bahwa realisasi investasi khususnya dalam sektor properti nasional itu juga bakal mampu berdampak positif bagi perekonomian Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, Bank Indonesia menilai investasi asing masih diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian, terutama untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang masif di Tanah Air.
"Indonesia telah diganjar layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Hal itu dapat meningkatkan minat investasi asing ke Indonesia," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara melalui pernyataan tertulis diterima di Jakarta, Kamis (28/9).
Dia mengatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur di Indonesia sangat besar, mengingat Tanah Air merupakan wilayah dengan kondisi geografi yang luas.
Untuk mendukung masuknya investasi, lanjut Mirza, pemerintah Indonesia telah meluncurkan 15 paket kebijakan terkait reformasi struktural sejak 2015.
Pemerintah juga, kata dia, telah mencabut lebih dari 3.000 regulasi yang dinilai menghambat proses investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Indonesia juga telah memangkas waktu perizinan di berbagai sektor ekonomi," ujarnya.
Dengan dukungan kebijakan dan kemudahan perijinan, ujar Mirza, arus investasi langsung dari luar negeri diharapkan terus meningkat, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. (okz)