INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Ternyata dicoretnya dana hibah bantuan mahasiswa (Beasiswa) di plafon Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2017 dicoret oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau lantaran data yang disajikan Biro Kesra Setdaprov Riau lemah.
"Kalau bantuan beasiswa di Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) itu ada kelemahan, sehingga tidak bisa dilaksanakan di APBD-P. Karena by name by addressnya belum final dan itu sangat beresiko," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, Selasa (17/10/2017) di Kantor Gubernur Riau seperti dilansir Cakaplah.com.
"Beasiswa itu kan bentuknya bantuan sosial, tentu by name by address harus jelas. Karena persoalan administrasi dan teknis di Kesra itu sendiri, makanya tidak dianggarkan," beber mantan Kepala Disperindag Kota Batam ini.
Karena itu, Ahmad Hijazi meminta kepada Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau untuk melengkapi data penerima beasiswa. Apakah itu berbasis perguruan tinggi (prestasi,red) atau berbasis mahasiswa kurang mampu (miskin,red).
"Jadi harus jelas juga kreteria penerimanya, jangan asal ujuk-ujuk (pengin,red) diberi. Kita lihatlah pengalaman yang sudah-sudah, apakah yang mendapatkan beasiswa itu sudah sesuai dengan kreterianya. Jawabannya kita bisa nilai sendiri," tegasnya.
Ahmad Hijazi menambahkan, pada dasarnya semua bankeu yang dihibahkan Pemprov Riau baik. Tapi semua harus melalui prosedur yang baik pula. "Aturan hibah itu kan jelas. Tinggal bagaimana kita memilih dan memilah itu harus melihat yang prioritas," pungkasnya. (yan/ckp)