INHILKLIK.COM, JAKARTA - Mengelola keuangan rumah tangga ala Pemerintah – Pernah ga menyempatkan diri untuk melihat keuangan pribadi dan mencoba mengutak-ngatik pengeluarannya atau pendapatannya sehingga ga minus. Sama juga kalau kamu udah berumah tangga, pasti pernah saling ngobrol heart-to-heart untuk bicarain soal keuangan. Emang sih saya belum berumah tangga haha, eh tapi kan bisa melihat pas mereka lagi ngobrolin masalah orang tua. Biasanya nih ya, kalau yang udah berumah tangga, biasanya sang Ibu akan dimandatkan jadi MKRT alias Menteri Keuangan Rumah Tangga. Biasanya lho, ya.
Bagaimana dengan negara tercinta kita Republik Indonesia. Bisa dibilang lah mirip-mirip ama kita pribadi, atau sebuah rumah tangga, tapi sih pastinya urusan A-Z akan lebih kompleks ya daripada rumah tangga. Tau dari mana kompleks? Soalnya saya sempat ikutan acara blogger gathering bersama Kemenkeu beberapa waktu lalu. Yang mengundang adalah BKF alias Badan Kebijakan Fiskal, yang masih merupakan bagian dari Kementerian Keuangan.
Sejujurnya saya baru tau tuh ada yang namanya BKF, padahal tugas mereka teramat sangatlah penting. BKF adalah badan yang menyusun KEM – PPKF atau kepanjangan dari Kebijakan Ekonomi Makro – Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, yang merupakan acuan Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dan ketika saya melihat lembaran demi lembaran KEM – PPKF, rasanya saya menjadi takjub dengan Bapak Hidayat Amir dan timnya yang menyusun ini secara detail hingga mencapai lebih dari 200 lembar. Terlebih lagi tim penyusun menggunakan banyak data berupa grafik dan referensi untuk mendukung pembuatan ini.
Mengelola keuangan rumah tangga ala Pemerintah
Misalkan kamu baru aja menikah, pastinya kamu meleburkan kepentinganmu dengan kepentingan si dia, termasuk juga kondisi keuangan, dan kondisi lainnya. Kemudian setelah saling jujur satu sama lain mengenai kondisi keuangan, langkah selanjutnya barulah memulai menata atau mengelola keuangan rumah tangga untuk ke depannya. Pasti dimulai dari pendapatan bulanan dari sang suami serta sang istri, termasuk kalau ada side income dari kerjaan-kerjaan freelance gitu. Setelah itu omongan bergeser ke perkiraan pengeluaran ke depannya.
Pembicaraan mengenai pengeluaran memang biasanya berupa perkiraan, secara kita belum mengalaminya lah ya. Beda halnya dengan pendapatan atau income – eh tapi ini dikhususkan untuk kamu yang pegawai ya, karena kamu dapat pendapatan yang kurang lebih sama tiap bulannya. Nah, si pengeluaran ini walaupun masih perkiraan, tapi bisalah ya kalau kita mulai mengelompokkan pengeluaran ke dalam beberapa pos. Coba misalnya apa aja hayoo? Ada transportasi, mulai dari naik kendaraan umum, naik taksi online atau naik commuter line. Kemudian ada juga makanan. Kalau ini sih tergantung, kamu bawa rantangan ga dari rumah. Kalau ga kan berarti ada makan pagi, siang, dan kalau lembur ya malam sih. Lalu pos lainnya, seperti pulsa, listrik, air, dan sebagainya.
Lalu kalau kita bicarain penggodokan anggaran pemerintahan, ya mirip-mirip di atas, tapi ga sesimpel itu juga sih, karena yang dikelola dananya bisa lebih dari triliunan, harus dibagi-bagi ke banyak pos, alias banyak kementerian dan lembaga pemerintahan, serta pastinya mempengaruhi hajat hidup lebih banyak orang, alias 260 jutaan penduduk Indonesia. Dan tentunya mikirinnya ga hanya masa sekarang aja toh. Perencanaannya harus mencakup jangka pendek, menengah, hingga panjang juga.
Alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga di Indonesia untuk tahun 2017 – 2018
Menentukan skala prioritas anggaran
Dalam rumah tangga, pastinya menentukan skala prioritas dalam mengelola keuangan rumah tangga jadi hal yang penting, ya. Apalagi kalau muncul anggota baru dalam keluarga tersebut, alias anak. Pastinya semua tercurahkan untuk pertumbuhan anak itu kan, ya? Mulai dari persiapan kebutuhan anak dalam hal gizi, pakaian, pampers, masalah kesehatan, dan masih banyak lagi rentetannya.
Sama juga dengan negara kita, menentukan skala skala prioritas itu penting? Karena anggaran kita itu ya terbatas, dan seperti yang dibilang di atas, harus dibagi-bagi ke beberapa pos. Jadi harus tau mana kementerian yang porsinya dapat lebih banyak dari yang lain. Makanya pembicaraan mengenai anggaran harus dibicarakan dengan banyak pihak, seperti setiap tanggal 16 Agustus, presiden kita akan menyampaikan rencana APBN selama setahun ke depan di Senayan, alias di DPR. Dan pembahasannya bisa sampai bulan Oktober.
Besaran anggaran untuk tiap-tiap kementerian bisa aja berubah-ubah tiap tahunnya, bahkan mungkin ada yang melonjak drastis kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti contohnya Kemensos dengan program PKH atau Program Keluarga Harapan. Program ini selain cakupannya meluas, jumlah pesertanya meningkat drastis. Jadi dari tahun 2012 – 2016, jumlah peserta PKH meningkat lebih dari 300%, sedangkan pada tahun 2016, cakupan jenis peserta PKH pun juga ikut meluas, karena mengikutsertakan penyandang disabilitas berat dan lansia di atas 70 tahun. Jadinya jumlah anggaran untuk Kemensos dari tahun 2012 ke 2016 pun meningkat 430% menjadi Rp. 10.1 triliun.
Bisa dilihat anggaran infrastruktur yang menjadi salah satu pos di dalam anggaran yang mengalami peningkatan. Ini merupakan salah satu contoh adanya skala prioritas dalam mengelola keuangan rumah tangga dalam pemerintah
Nah, kalau kita bicara soal prioritas, pemerintah pun juga punya prioritas untuk tahun depan, yakni pada Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan. Makanya kalau kita lihat alokasi dana RAPBN pada kementerian, Kemen PUPR berada di peringkat satu, ya. Kemen PUPR di tahun 2018 mendapatkan bagian sebesar Rp. 106 triliunan, ini akan ada banyak area yang menjadi targetnya, seperti contohnya perumahan dan pemukiman, ketahanan pangan, dan pastinya infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman.
Sepertinya yang saya tulis kali ini, yang infrastruktur aja dulu kali, ya ?
Anggaran prioritas pada infrastruktur
Pembahasannya tentunya mencakup banyak hal, termasuk menyusun prioritas ini, seperti dalam halnya subsidi. Dari tahun ke tahun, anggaran untuk subsidi kita udah berkurang, dari yang sebelumnya banyak diposkan ke subsidi BBM, mulai dari tahun 2015, subsidi tersebut mulai dikurangi, dan uangnya dialokasikan ke hal lain yang lebih penting, seperti misalnya mengurusi infrastruktur negara kita ini.
Bisa dilihat adanya peralihan anggaran dari subsidi energi ke pos lain, contohnya infrastruktur
Seperti yang kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir ini aja, udah banyak infrastruktur yang dibangun, bukan, seperti waktu beberapa waktu lalu saya hadir di acara ‘Menjelajah infrastruktur Indonesia’, saya bisa lihat pada pameran foto itu, ada banyak infrastruktur yang dibangun dalam 3 tahun terakhir ini, mulai dari pastinya jalanan, bandara, bendungan, transportasi massal, dan sebagainya.
Kenapa infrastruktur jadi salah satu prioritas, ya? Karena selain untuk mengejar ketertinggalan kita dengan negara-negara lain, tentunya untuk memperkecil ketimpangan infrastruktur antara satu pulau dengan pulau yang lain, dan juga antara kota dengan pedesaan. Karena menurut berbagai studi, ada sebuah korelasi antara kesenjangan pendapatan antar wilayah dengan kesenjangan penyediaan infrastruktur. Jadi kalau infrastrukturnya memadai, pastinya berdampak positif deh, ya, karena bisa meningkatkan daya saing kita dengan negara-negara tetangga, mendukung produktivitas kerja kita, dan efisiensi perekonomian secara menyeluruh.
Kalau dibandingin dengan negara lain, menurut Global Competitiveness Report (2016 – 2017), negara kita ternyata masih duduk di peringkat 60 dari 138 negara lainnya. Memang sih, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kita masih tertinggal dengan negara tetangga kita nih, seperti Singapura dan Malaysia.
Bisa dilihat perbandingan tingkat competitiveness negara kita dibandingkan tetangga dalam hal infrastruktur
Ngomong-ngomong produktivitas, pastinya kita tau kalau macetnya kota Jakarta, kadang menghalangi produktivitas kita dalam sehari kan ya? Makanya di kota Jakarta sendiri aja, udah banyak infrastruktur yang diperbaiki, termasuk ke depannya adanya MRT dan LRT yang bisa membantu orang-orang dalam commuting. Selain itu, infrastruktur antar daerah juga penting, apalagi dalam hal distribusi logistik. Kalau konektivitas antar daerahnya oke, kan pastinya bisa menurunkan biaya logistic tuh ya, jadi semua serba efisien, ‘kan? Saya aja beberapa waktu lalu sempat mencoba naik tol dari Semarang ke Salatiga, ini aja udah mengurangi waktu tempuh perjalanan lho. Kalau dulu sebelum ada tol, kan berarti kita lewat jalan biasa, yang terkadang suka macet ya di beberapa titik.
Jalan tol merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang bisa kita nikmatin. Pastinya dengan adanya jalan tol, sekarang perjalanan dari Salatiga – Semarang dan sebaliknya bisa jadi semakin cepat
Mengelola pendapatan
Seperti yang udah diomongin di atas, mengelola anggaran rumah tangga, ada yang namanya pendapatan, dan ada yang namanya pengeluaran. Kalau pengeluaran udah disinggung sedikit di atas, sekarang ngomongin pendapatan aja deh.
Kalau di dalam rumah tangga, pendapatan bisa datang dari si suami aja, atau juga bisa ditambah dengan istri – kalau juga bekerja. Dan bisa aja tuh datangnya income, ga hanya dari pekerjaan, misalnya mungkin si suami sambil kerja-kerja freelance setelah jam kantor, atau sang istri juga punya toko online di luar kerjaan tetapnya, dan lainnya.
Bagaimana halnya dengan negara kita? Pendapatannya bisa datang dari mana ajakah?
Secara garis besar sih, pendapatan negara kita datang dari dua area, dari pajak dan non pajak (pendapatan negara bukan pajak – PNBP).
Sumber pendapatan negara dari tahun ke tahun. Bisa dilihat peningkatan pendapatan dari pajak meningkat
Sempat dulu tuh, pendapatan negara kita banyak mendapatkan pendapatan dari PNBP terutama dari sumber daya alam. Nah, semakin ke sini, ternyata porsi pendapatan dari sumber daya alam semakin menurun, karena ada beberapa faktor juga sih, misalnya belum ada sumur minyak baru. Kemungkinan sumber minyak masih ada sih, tapi karena posisinya yang lebih dalam, jadi penggaliannya lebih dalam, dan biaya jadi mahal juga. Dan akhirnya pada tahun 2015, pendapatan negara dari PNBP drop hampir setengahnya dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp. 398 triliun (2014) ke Rp. 255 triliun (2015)
Harga minyak mentah dari tahun ke tahun. Harganya mulai anjlok di sekitar tahun 2015
Berbeda dengan pendapatan negara dari pajak yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sih, dari yang sebelumnya di tahun 2012 itu sekitar 73%, menjadi sekitar 85% di tahun 2017 ini. Eh tapi, kalau dibandingin negara lain, memang tergolong masih lebih rendah sih, ya.
Perbandingan penerimaan dari pajak antara Indonesia dengan negara lain
Bagaimana dengan utang?
Perlu ga sih kita ngutang?
Kita berhutang tentunya sah-sah aja, asalkan memang sesuai kebutuhan. Sama halnya kita kalau mau beli rumah. Mungkin sebagian dari kita akan memilih mengambil rumah dengan menggunakan KPR atau KPA kalau mau ambil apartemen. Tentunya tiap orang punya alasan berbeda ketika mengambil kredit. Tapi tentunya kita berharap akan ada kenaikan nilai dari rumah tersebut antara tahun ini dan beberapa tahun ke depannya. Jadi toh kalau harganya menjadi lebih mahal karena kita mengambil rumahnya secara kredit, ya tidak apa, karena kita berharap nilai rumah tersebut ke depannya akan meningkat juga.
Nah, tentunya pilihan mengambil kredit untuk rumah bisa dari mana aja, bisa dari keluarga, teman, atau bank. Sama halnya dengan negara kita. Negara kita bisa berhutang dari mana aja. Dulu utang kita sempat membengkak karena utang kita kebanyakan berupa mata uang asing. Dan masih inget kan pas krisis moneter tahun 1998, pas waktu itu nilai tukar kita terhadap USD jatuh ambruk dari Rp. 2,000-an ke lebih dari Rp. 15,000-an. Makanya sejak saat itu pemerintah kita giat mengelola utang kita dengan baik, dan pastinya merubah komposisi utang dengan mata uang asing ke utang dengan mata uang Rupiah. Tentunya mengelola utang merupakan salah satu cara kita untuk mengelola keuangan rumah tangga kita, ya. Mata uang Rupiah contohnya apa tuh? Masih ingat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) atau mungkin Surat Berharga Negara.
Utang juga harus dikelola dengan baik, seperti ini.
Trus Pak Amir juga sempat ngomong, ‘bisa ga sih kalau negara kita tuh ga usah ngutang?’
Hmm, bisa aja sih, cuma sama aja kayak kita. Misalnya kita belum ada uang banyak, dan kebelet untuk beli rumah, dan ga mau berhutang, paling rumah yang kita beli ya seadanya, sesuai dengan jumlah uang kita yang belum banyak itu. Beda halnya kalau kita beli rumah menggunakan KPR, kita kemungkinan besar bisa beli rumah yang lebih bagus, ‘kan?
…
Wah, ternyata memang mengelola keuangan rumah tangga negara ya memang rada-rada mirip ya sama mengelola keuangan rumah tangga sendiri, tapi tentunya ga sesimpel itu juga lah haha. Banyak banget komponen yang mesti diperhitungkan, dan pastinya ga bisa dipikirin semalaman aja, apalagi APBN ini merupakan sebuah konsensus politik antara pemerintah dan wakil rakyat.
So, kalau kamu sendiri gimana caranya mengelola keuanganan rumah tanggamu?
Oh iya, kamu juga bisa mendapatkan KEM – PPKF 2018 dengan mendownload-nya dari sini.
Dan inilah tema kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2018
Terima kasih Kemenkeu, terutama BKF, yang udah mengundang para blogger dalam diskusi kali ini. Ditunggu undangannya lain kali, ya ? (kadungcampur)