BOGOR – Ada pemandangan tak biasa saat Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto baru saja menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018, Kamis (16/11/2017).
Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, beserta para pimpinan DPRD pose bareng di depan para anggota dewan dan sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Tanpa komando, Ketua DPRD Untung Maryono mengacungkan jari kelingking. Usmar Hariman yang berdiri di sisi paling kiri juga mengacungkan jari kelingking. Sementara Bima Arya mengepalkan tinju.
Lain lagi dengan dua Wakil Ketua DPRD, Jajat Sudrajat dan Sopian. Jajat mengangkat jempol, sementara Sopian melebarkan tangan.
Bima Arya kepal tinju, Untung dan Usmar acungkan jari kelingking. Foto Nelvi/Radar Bogor
Perbedaan yang ditunjukkan Bima Arya, Usmar, dan Pimpinan DPRD Kota Bogor seolah menggambarkan ketidaksepahaman mereka dalam pembahasan anggaran prioritas.
Hal itu tercermin saat rapat paripurna DPRD Kota Bogor sedang berlangsung. Dalam rapat, Bima sempat meminta waktu 15 menit untuk breefing dengan SKPD untuk membahas subsidi Rp78 miliar yang ditolak DPRD.
Namun permintaan Bima ditolak mentah-mentah oleh para anggota dewan. DPRD menilai, usulan pemberian subsidi sudah dibahas Badan Anggaran DPRD bersama instansi terkait.
DPRD tidak menyetujui pemberian subsidi kepada perusahaan jasa angkutan massal karena aturannya tidak jelas. Selain itu, perusahaan yang akan diberi subsidi juga tidak jelas.
“Subsidi diusulkan Dinas Perhubungan. Kami sudah pelajari aturannya dan tak satu pun yang memungkinkan pemberian subsidi. Masalah ini sudah kami bahas dengan dinas terkait sampai tengah malam,” ucap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bogor, Zaenal Muttaqin.
Menanggapi hal itu, Bima Arya mengatakan, transportasi adalah program prioritas Pemkot Bogor. Pemkot komitmen untuk membenai masalah transportasi di Kota Hujan.
“Transportasi nomor satu, konversi angkot manjadi bus. Kalau ini tidak berjalan sesuai rencana, maka kita akan mengalami kemunduran,” ucap Bima.
Bima Arya dan Usmar Hariman menghadiri sidang paripurna DPRD Kota Bogor. Foto Nelvi/Radar Bogor
Bima berharap subsidi angkutan massal tetap diakomodir dalam APBD 2018. Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa ditempuh agar anggaran tersebut terakomodir.
“Ini baru tahap opening sebelum tahapan lainnya. Kami akan menyiapkan skemanya. Saya memandang bahwa dalam setiap perbedaan masih bisa ada titik temu,” tandas Bima.
Informasi yang dihimpun pojoksatu.id, rencana subsidi angkutan massal diusulkan Dinas Perhubungan senilai Rp78 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai perusahaan jasa transportasi massal, Trans Pakuan. (pojoksatu)