Untuk itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu usaha penyelematan perkebunan kelapa yang menjadi tumpuan harapan masyarakat ini.
“Kami sangat berharap kepada anggota DPR perwakilan dari Riau, Inhil khususnya untuk memperjuangkannya. Sebab, bukan hanya persoalan pemekaran yang harusnya mereka perjuangkan, namun perkebunan juga karena ini sudah sangat mendesak,” ungkap Junaidi, ketua Komisi II DPRD Inhil, Minggu (14/6).
Saat ini, Komisi II DPR RI memang sedang berusaha memperjuangkan terwujudnya persoalan pemekaran Kabupaten Inhil di pemerinatahan pusat. Namun, itu diharapkan tidak membuat mereka terlena sehingga melupakan persoalan pentngnya lainnya, seperti penyelamatan perkebunan.
Dalam beberapa kesempatan, Lukman edy atau yang biasa dipanggil LE, yang merupakan sekretaris Komisi II DPR RI pernah berkunjung ke Inhil guna menyelesaikan beberapa persoalan terkait pemekaran.
“Mereka harusnya juga jangan melupakan perkebunan kelapa Inhil. Masyarakat, khususnya petani kelapa saat ini menjerit dengan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari masalah trio tata air hingga tidak stabilnya harga kelapa yang cendrung merugikan petani,” tambahnya.
Apalagi dengan anggaran Dinas Perkebunan Inhil pada tahun 2015 ini yang hanya Rp 40 milyar, hampir mustahil untuk melakukan penyelamatan dari berbagai kerusakan sudah dialami maupun yang akan mengancam perkebunan kelapa masyarakat.
“Jika mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, maka asa untuk menyelamatkan perkebunan kelapa dan menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti yang pernah terjadi pada masa kejayaan kelapa di Inhil bukan merupakan hal yang mustahil bisa diselesaikan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (Aditya)