INHILKLIK.COM, JAKARTA - Mantan Ketua MK, Mahfud MD menyebut ada dana serap aspirasi DPR Rp 1 miliar per anggota saat menanggapi polemik gaji fantastis Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Fadli Zon pun menepis pernyataan tersebut.
"Ya nggak ada, nggak benar. Nggak tahu info dari mana itu. Itu nggak ada dana aspirasi Rp 1 M, nggak ada," ujar Wakil Ketua DPR itu, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Menurut Fadli, mungkin yang dimaksud Mahfud ialah dana serap aspirasi daerah pemilihan. Fadli punya penjelasan soal dana ini.
"Kita mau minta dana dari... itu keputusan paripurna, itu dana yang serapan dari dapil yang ketika itu... jadi aspirasi-aspirasi yang dari dapil, namanya TGPUP, eh lupa saya apa namanya itu, yang dipimpin oleh Pak Taufik pada waktu itu. Tetapi sampai sekarang itu belum terealisasi," jelas Fadli.
Fadli membantah bahwa tiap anggota DPR memegang dana serap aspirasi dari dapil itu. Penggunaan dana serap aspirasi dapil itu juga disebut Fadli kembali kepada kebijakan pemerintah.
"Dananya waktu itu kalau tidak salah Rp 20 M, tetapi bukan kita pegang ya. Itu melalui musrenbang. Misalnya ada di dapilnya jembatan rusak atau apa yang itu tidak tertangani oleh APBN selama sekian waktu, berdasarkan aspirasi masyarakat. Tetap yang melaksanakan pemerintah. Jadi bukan dananya itu dipegang anggota DPR," beber Fadli.
"Yang melaksanakan pemerintah juga eksekutif. Tapi ini loh pengalokasiannya. Misalnya ini ada jembatan rusak. Dan itu udah diputuskan rapat paripurna 2015. Sampai hari ini tidak terealisasi. Tidak ada sama sekali aspirasi itu," sambungnya, dilansir laman Detikcom.
Sebelumnya, Mahfud MD meluruskan informasi soal hak-hak keuangan anggota BPIP. Publik menilai hak itu terlalu besar. Mahfud kemudian membeberkan penghasilan pejabat lainnya.
"Coba DPR berapa itu gajinya. Saya pernah anggota DPR tahun 2004 saja saya kalau di luar gaji pokok itu sudah membawa pulang rata-rata Rp 150 juta tahun 2004. Ini udah 14 tahun, berarti di sana udah lebih dari Rp 200 juta udah pasti DPR ya," ungkap Mahfud.
"Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen uang serap aspirasi masing-masing anggota DPR Rp 1 miliar, kenapa tidak itu yang diributin," sambung Mahfud. (rakyatku)