INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Sudah 32 tahun pembangunan jalan lintas Enok - Tembilahan tidak kunjung selesai pengerjaannya. Bahkan warga yang kecewa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Kecamatan Enok pernah mendatangi kantor DPRD Inhil, Rabu (18/7/2018) lalu.
''Waktu itu kami datang untuk mempertanyakan terkait jalan lintas Enok - Tembilahan, panjang jalannya hanya 23 kilometer karena hampir 32 tahun tidak pernah tuntas pengerjaannya,'' ujar Raja Satri, Ketua FMPP Enok.
Tidak hanya jalan, FMPP juga mempermasalahkan terkait tidak dilanjutkannya pembangunan jembatan Enok yang sejak beberapa tahun ini dan kritisnya lahan perkebunan di Kecamatan Enok.Â
Untuk masalah jembatan Enok, kami mempertanyakan sudah sampai dimana kasus hukum yang berjalan, kami ingin mengetahui lebih rinci, lanjutnya.
Kedatangan FMPP ini sendiri disambut DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas, dan unsur pimpinan Komisi.Â
Menanggapi beberapa pertanyaannya yang disampaikan masyarakat Enok itu, Anggota Komisi III, Zulbahri menjelaskan bahwa status jalan lintas Enok - Tembilahan telah meningkat menjadi jalan provinsi, maka dari itu Pemerintah Kabupaten tidak bisa menganggarkan dana untuk perbaikan.
"Tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi telah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan tersebut, tetapi karena adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi, mengakibatkan anggaran dana untuk jalan itu hilang," jelasnya.Â
Terkait mangkraknya pembangunan jembatan Penghubung yang ada di kecamatan enok, Zulbahri menjelaskan, bahwa saat ini masih dalam proses hukum.
"Karena masalah hukum ini bukan ranah kita, maka kita tidak bisa masuk dan mendesak. Sehingga saat ini belum ada keputusannya," tambahnya. (ayu/goriau)