INHILKLIK.COM, JAKARTA - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik membela Prabowo soal caleg eks napi korupsi yang disinggung Jokowi di debat perdana capres. Taufik yang juga caleg Gerindra mengatakan hukum tidak melarang hal tersebut.
"Menurut saya jawaban Pak Prabowo itu bener loh, secara hukum bisa, kan nggak dilarang hukum. Coba, itu Presiden yang bilang loh, mestinya dia taati keputusan hukum, kan aneh," kata M Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).
Yang terpenting, kata Taufik, caleg itu sudah selesai menjalani hukuman kasus korupsi itu. Selain itu, M Taufik juga mempersilakan mengecek lagi data ICW partai mana yang terbanyak caleg eks koruptor.
"Yang kedua yang paling penting kan sudah diproses dan hukum membolehkan, selama hukum membolehnya gimana? Kalau dihitung lebih banyak mana? Coba saja tanya ICW lebih banyak partai mana?" ujarnya.
Jokowi sebelumnya menyinggung soal Partai Gerindra yang mencalonkan eks napi koruptor. Menurut Jokowi, capres Prabowo Subianto, yang juga Ketum Partai Gerindra, bertanggung jawab soal caleg Gerindra eks napi koruptor.
"Kita tahu korupsi adalah kejahatan luar biasa, bahkan Pak Prabowo katakan sudah stadium 4 meskipun saya ndak setuju, saya ndak setuju," ujar Jokowi di debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jaksel.
"Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin paling banyak calonkan mantan napi korupsi. Calon itu yang tanda tangan Ketum, berarti Pak Prabowo tanda tangan," sebut Jokowi.
Prabowo mengatakan tak jadi masalah jika seseorang yang sudah diproses hukum mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif. Apalagi, menurut Prabowo, jika seseorang itu mempunyai kelebihan dan dihendaki oleh rakyat.
"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia...," kata Prabowo. (detik)