Bagi yang tidak lulus, akan dikembalikan ke posisi semula, atau jabatan fungsional.
Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) pusat, Dr Ir Nuraida. Ia menyebutkan Pemprov Riau telah melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sebagaimana mestinya. Bahkan, Riau masuk dalam urutan pertama dalam menerapkan seleksi assesment.
"Riau yang pertama di Sumatera yang sukses menggelar undang-undang ini dalam perekrutan pejabat eselon II. Mudah-mudahan ini diikui oleh daerah lainnya,"katanya saat ditemui usai menyaksikan penyerahan hasil assesment di ruang Melati kantor Gubernur Riau, Selasa (7/4/2015).
Disinggung mengenai nasib pejabat yang tak direkomendasikan Pansel, KASN menegaskan semuanya akan mengikuti prosedur yang berlaku. "Bagi yang tidak direkomendasikan akan dikembalikan pada posisi semula bagi yang eselon III, tapi bagi eselon II yang tidak direkomendasikan akan diberikan jabatan fungsional nantinya,"jelas mantan kepala Bappeda Kepulauan Riau itu.
Plt Gubernur Riau menyebutkan akan membaca dan mempelajari hasil yang diserahkan oleh tim Pansel kepadanya. Namun Ia belum dapat memastikan kapan akan menetapkan siapa pejabat pengisi jabatan struktural tersebut. Sebab, sebelum melangkah ketahap selanjutnya ia akan membaca hasil dari 3 orang yang diusulkan oleh tim Pansel itu kepadanya.
"Belum ada pengumuman, saya panggil dulu tiga orang yang diajukan dari hasil seleksi itu. Jangan cepat-cepatlah,"terang Plt Gubri.
Di tempat yang sama, Anggota Tim Pansel Pejabat Pemprov Riau, Edyanus Herman Halim menambahkan tugas mereka sebagai tim Pansel telah selesai. Untuk tahap selanjutnya tergantung Plt Gubri selaku Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK) yang menjalankannya.
"Kami mengucapkan terimakasih juga kepada rekan media yang juga telah membantu memantau kinerja tim Pansel, semoga ini bermanfaat dan bisa digunakan bagi masyarakat banyak,"tukasnya. (halloriau)