INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Bupati inhil yang diwakili Asisten II Setda Inhil Drs.Fauzan Hamid, membuka Rakor Dewan Ketahanan Pangan Se-Kabupaten Inhil TH 2014 yang ditaja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Inhil, Selasa (30/12). Kegiatan ini turut dihadiri Badan Ketahana Pangan (BPK) Propinsi Riau yang di wakili Ir.Darmansyah, Kaban BP2KP serta pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil. Pelaksanaan Rakoor Ketahanan Pangan TH 2014 yang mengangkat tema; “Percepatan Peningkatan Produksi dan Cadangan Pangan dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan”. Di laksanakan selama 1 hari yang diikuti lebih kurang 50 orang terdiri dari SKPD dan Camat se-Kabupaten Inhil.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi anggota Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dilaksanakan untuk meningkatkan peran anggota Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk meningkatkan komitmen anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir.
Selain itu, untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan untuk mengkoordinasikan pembangunan ketahanan pangan. "Melalui forum ini saya ingin menegaskan pembangunan ketahanan pangan sudah menjadi komitmen dari pemerintah yang menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional," katanya. Sebagai tindak lanjut komitmen tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui RPJMD telah meletakkan pembangunan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Dalam Buku Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, yang dikeluarkan Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Presiden menyampaikan pesan Ketahanan Pangan merupakan issu yang penting bagi bangsa Indonesia dan menjadi salah satu prioritas pembangunan Nasional. "Oleh karena itu saya menilai Rakor ini sangat strategis dalam rangka memantapkan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya sinergitas pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat merupakan tugas yang tidak ringan, namun dengan kebersamaan, komitmen dan tekad kita bersama segala tantangan akan dapat kita atasi," ungkapnya. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan produksi.
Tingginya alih fungsi lahan pertanian. Keterbatasan dan kerusakan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta akses jalan menuju daerah-daerah produksi.
Perubahan iklim yang ekstrim dan degradasi Sumber Daya Alam dan lingkungan dapat menurunkan kapasitas produksi pangan. Kecilnya penguasaan lahan petani sehingga tidak memenuhi skala ekonomi. Kemudian budaya makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman, sehingga menyebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap beras. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dalam mencukupi sumber protein dan vitamin untuk meningkatkan kualitas konsumsi dan gizi rumah tangga.
Belum optimalnya pemberian “insentif” kepada petani, sehingga mempengaruhi peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha tani. Sentuhan terhadap penyuluhan saat ini dirasakan masih kurang, hal ini terlihat dari metode dan materi penyuluhan yang belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Jumlah dan kualitas tenaga penyuluh belum memadai dan belum sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan harapan petani. Belum optimalnya peranan Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan.
Kondisi ketahanan pangan selama 5 tahun terakhir telah memperlihatkan keragaan dan capaian kearah yang lebih baik. Walaupun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, antara lain tingkat ketersediaan pangan dalam bentuk energi saat ini di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 2.333 kkal/kapita/hari, di Provinsi Riau mencapai 3.212 kkal/kapita/hari, jauh lebih tinggi dibanding angka anjuran Nasional 2200 kkal/kapita/hari.
"Ketersediaan protein di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 67,09 dan di Provinsi Riau mencapai 74,26 gr/kapita/hari, cukup tinggi dibanding angka anjuran Nasional sebesar 57 gr," jelasnya. (adv/humas/utusanriau)