INHILKLIK.COM, JAKARTA - Dua statement dari pimpinan KPK, dinilai sebagai bentuk keterlibatan komisi antirasuah ini dalam dunia politik, yang seharusnya tidak dilakukan.Moment pertama adalah saat Ketua KPK Abraham Samad mengomentari negatif terpilihnya Ketua DPR Setya Novanto. Samad mengaku kecewa, karena Novanto dinilainya punya potensi terlibat kasus hukum.
Kedua, soal statement Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terkait dengan rekening Jokowi di luar negeri dan dugaan korupsi dana pendidikan di Solo. Adnan menegaskan, Jokowi clear pada dua kasus yang dilaporkan itu.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Angkatan Muda Majelis Dakwah Islam (MDI) Partai Golkar Ton Abdillah Haz, Rabu (15/10/2014).
Menurut Ton, KPK terlalu jauh terlibat dalam persoalan ini. Harusnya KPK diam saja, dan bekerja dengan sistem hukum tanpa terlalu banyak berbicara.
"Kedua pernyataan itu mengisyaratkan posisioning KPK dalam dinamika politik nasional. Semestinya KPK tidak perlu menjadi juru bicara kekuasaan," kata Ton, Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Menurut mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini, KPK semestinya bekerja di ranah hukum. Tidak ikut cawe-cawe dalam persoalan politik seperti dua statement dari pimpinannya itu.
"KPK seharusnya tidak beropini di ranah politik, karena mencampur adukkan hukum dan politik justru akan melemahkan legitimasi KPK di mata publik," katanya.
Dia mengingat kembali, saat aktif membela KPK dalam kasus cicak vs buaya, keinginan penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh Polri. Kasus ini menyulut reaksi publik yang luar biasa dalam membela KPK. Hingga akhirnya, pimpinan KPK yang sempat ditahan akhirnya dibebaskan, dan Novel juga batal ditahan.
Menurut Ton, dukungan publik yang tinggi pada KPK harus dibuktikan dengan bekerja untuk membasmi korupsi di Indonesia. Tangkap para koruptor tanpa pandang bulu.
"Dukungan publik yang besar tersebut tentu harus dirawat dengan kinerja dan perilaku pimpinannya di hadapan publik," kata Ton. (*)
Source: Inilah.com