 |
| Annas Maamun/Riaukepri.com |
“Tidak bisa dirubah begitu saja atau seenaknya pengguna anggaran merubahnya, emangnya anggaran itu untuk main-main, anggaran masyarakat Riau lo,” kata Zukri, Anggota Banggar DPRD Riau kepada riauterkinicom via telfon, Selasa (26/08/14). Jika pengguna anggaran dalam hal ini pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau ingin merubah peruntukan anggaran tersebut ke kegiatan lain, maka terlebih dahulu Pemrov Riau mesti berkoordinasi dengan DPRD Riau.
“Koordinasinya mesti harus ada hasil verifikasi Kemendagri, misalnya Kemendagri menganggap kegiatan itu tidak penting dan dialihkan ke yang lain, maka harus ada surat pernyataan resmi dari Kemendagri, kalau tidak, dewan bisa kena masalah hukum di kemudian hari,” ungkapnya. Ketika disinggung masalah peruntukan anggaran beberapa mesjid di Rokan Hilir dalam APBD Riau yang kabarnya dialihkan ke pembebasan lahan Jembatan Siak IV, politisi PDI Perjuangan ini mengakui, belum mengetahui hal tersebut.
“Setahu saya ni, belum pernah Pemrov Riau membicarakan hal ini ke kita selaku Banggar. Mungkin hanya sebatas pimpinan saja baru disampaikan, tapi itu kan tidak bisa menjadi keputusan dewan,” tegasnya. Hal senada juga dikatakan Mansyur, Anggota Banggar DPRD Riau. Menurutnya, koordinasi Pemrov Riau dengan DPRD Riau dalam mengalihkan kegiatan sangatlah penting, apalagi APBD itu dibahas dan disahkan di DPRD Riau.
“Pada prinsipnya, anggaran itu kan dibahas Tim Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah dengan Banggar DPRD Riau, maka segala sesuatu hal yang ingin dirubah, terlebih dahulu harus koordinasi dengan DPRD,” tutupnya.
Sebagai data tambahan, dari berbagai informasi yang diterima, ada sejumlah anggaran yang diperuntukkan untuk beberapa mesjid di Rokan Hilir dialihkan ke pembebasan lahan Jembatan Siak IV. Masing-masing mesjid, anggarannya bervariasi, ada yang Rp30 juta sampai Rp50 juta. *(Riauterkini)