 |
| Gaffar Usman/Halloriau.com |
Menurut Gafar terbangunnya rumah sederhana layak huni (RSLH) untuk masyarakat miskin akan meringankan beban hidup dan hak masyarakat Inhil.
"Kebutuhan pembangunan RSLH di Inhil untuk masyarakat miskin dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sasaran 13.450 Kepala Keluarga (KK)," ujar Gafar Usman saat konsultasi tentang percepatan program RSLH di Inhil dengan Asisten Deputi Pengembangan Kerja Sama dan Kemitraan Kemenpera Bernaldi di Jakarta, Rabu (4/6).
Gafar memfasilitasi pertemuan Kemenpera dengan Asisten II Inhil Fauzan, Pardiyus dan Lukman (Dinas PU).
Berdasarkan data proposal dari Pemkab Inhil, pembangunan RSLH dalam kurun lima tahun ke depan 13.450 KK membutuhkan anggaran Rp806 Miliar atau sebesar Rp161juta dengan sasaran 2690 KK/tahun.
Gafar yang didampingi oleh anggota DPD RI Maimanah Umar mengatakan di Inhil tahun 2013 terdapat 177 unit rumah penduduk musnah akibat kebakaran dan rusak berat sebanyak 19 unit dengan nilai kerugian Rp30 Miliar dan 6 orang meninggal dunia. Sebanyak 215 KK atau 960 jiwa penduduk kehilangan tempat tinggal maupun kerugian materi lainnya.
Sedangkan tahun 2014 kata Gafar, sebanyak 86 unit rumah hangus terbakar dan rusak berat sebanyak 4 unit dengan nilai kerugian Rp2,875 Miliar serta dua orang meninggal dunia.
Selain itu sebanyak 136 KK atau 544 jiwa penduduk kehilangan tempat tinggal dan kerugian materian lainnya. Sementara korban tanah longsor dan bencana angin puting beliung tahun 2013, sebanyak 2 unit rumah dan 37 rumah. Tahun 2014 terjadi bencana longsor dengan jumlah korban 28 unit/pintu dengan kerugian diperkirakan sebesar Rp350juta.
Melihat kenyataan masyarakat kita yang menjadi korban bencana, Gafar berpendapat terbatasnya kemampuan dana APBD Inhil, untuk pemenuhan kebutuhan tempat hunian RSLH untuk masyarakat korban bencana dan masyarakat miskin.
"Kami berharap dukungan dan alokasi sumber dana APBD Riau dan APBN melalui Kemenpera maupun bantuan pendanaan penanggulangan bencana dari BNPB serta dari pihak swasta maupun sumber pendanaan yang sah lainnya," ujarnya.
Sementara Bernaldi menyatakan pihaknya siap membantu pembangunan RSLH di Inhil, sepanjang Pemkab Inhil telah menyediakan lahan dan kejelasan status lahan atau tanah tersebut.
"Kami bisa membangun rumah, asal tanahnya siap dan statusnya jelas. Kalau ada (tanah-red) diuruk dulu, nanti kami bantu penataan lingkungan dan sarana umum lainnya atau penyediaan air bersih," katanya.
Bernaldi meminta Pemda Inhil untuk melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang diminta Kemenpera dan pro-aktif berkomunikasi dengan Kemnpera.
Sebelum membangun RSLH di Inhil. Sebelum membangun RSLH di Inhil, Bernaldi menegaskan pihaknya terbuka untuk memperoleh informasi khususnya menyangkut kearifan lokal masyarakat Inhil, apakah untuk tetap mempertahankan "khittah" perumahan selama ini di atas perairan atau membangun rumah di atas lahan.
"Sebelum membangun, kami tetap akan menyurati Pemda Inhil dan meninjau lapangan. Kami ingin cepat membantu Inhil sesuai aturan tidak asal-asalan," katanya.
Sementara Fauzan juga menyatakan kesiapannya untuk melengkapi dokumen dan persyaratan teknis lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan RSLH di Inhil.
"Kami mengajukan proposal RSLH ini agar program Bupati didukung oleh beaya APBN atau sharing budget Pemda dengan Kemenpera," ujarnya. (gsu)
Source: daririau.com