INHILKLIK.COM - Lahan perkebunan yang dimiliki oleh perusahaaan-perusahaan di Provinsi Riau, seharusnya dilakukan pengukuran ulang oleh pemerintah untuk mengetahui luas kawasan produksi dari perusahaan, serta menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini dikatakan oleh Anggota Komisi A DPRD Riau Syafrudin Saan, di ruangannya, Senin (02/06/14)."Pengukuran ulang sangat perlu dilakukan, agar luas kawasan perusahaan bisa kita ketahui dengan jelas, sebab hutan-hutan lindung dan kawasan yang tidak boleh diproduksi sudah dirusak perusahaan, serta lahan milik masyarakat disekitar hutan juga ikut diserobot perusahaan,"tuturnya.
Ia katakan, pengukuran luas lahan dan pengawasan jangan hanya pada perusahaan tertentu saja, tapi pada PT. PN V juga jarus dilakukan, sebab perusahaan ini juga terindikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam membuka lahan.
"Saya meminta kepada pemerintah, supaya menganggarkan dana untuk mengukuran ulang terhadap lahan yang dimiliki perusahaan yang ada di Riau ini,"ulasnya.
Lebih lanjut ia katakan, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan, maka perusahaan yang bersangkutan harus dihukum dan lahan yang mereka serobot harus dikembalikan kepada daerah. Serta mereka harus membayar kerugian negara, dan dana yang dikeluarkan untuk pengukuran harus diganti oleh perusahaan. (riau24)