INHILKLIK.COM, Jakarta - Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah menetapkan hasil perolehan suara partai serta Caleg terpilih Pemilu 2014 pada 9 Mei lalu di Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, yang meliputi Kampar, Pelalawan, Kuansing, Inhu dan Inhil. Namun hal tersebut belum tentu menjadi putusan final, sebab Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat kemarin telah menyidangkan sengketa tersebut.Menurut Direktur Bertuah Institute Al Qusairi, penetapan Caleg DPR RI Dapil Riau II pada rapat Pleno KPU RI menyebutkan dengan catatan, harus disinkronkan suara sah dan tidak sah dengan perolehan Caleg dan Partai pada TPS yang bermasalah di Tapung dan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang mempersoalkan hal tersebut sejak awal pleno dari Saksi partai Golkar, saksi PKS dan Bawaslu RI.
"Kalau catatan itu tidak diselesaikan, maka berarti penetapan Dapil Riau II cacat secara hukum," kata Al Qusairi, Senin (26/5/14) di Jakarta.
Al Qusairi mengetahui persolannya, karena mengaku mengikuti sejak awal sampai akhir rapat pleno KPU khusus Dapil Riau II pada 8 Mei 2014. Ia mengharapkan catatan itu diselesaikan hingga tuntas karena sampai sekarang belum dilaksanakan.
"Padahal penetapan pemilu anggota DPR RI sudah ditetapkan dengan SK KPU Nomor 411/Kpts/KPUTAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014," sebutnya.
Dia menambahkan, target awal bahwa ada masalah di penetapan Riau II di pleno KPU RI yang belum diperbaiki sampai sekarang. Ini menandakan penetapan Caleg Dapil Riau II bermasalah.
Bahkan KPU Pusat, lanjutnya, mengeluarkan surat untuk KPU Riau dan KPU Kampar sekitar dua minggu setelah pleno penetapan Riau II, agar kotak TPS bemasalah di Tapung dan Tapung Hulu dipersiapkan untuk menghadapi sidang di MK."Inikan sudah mengindikasikan adanya persoalan di Dapil Riau II tersebut," ujarnya. (*)
Source: riauheadline.com