IPKR: Kita Tunggu Kebijakan Kongkrit Pemkab Inhil

Kebun kelapa (Int)

Tembilahan (Inhilklik) – Berbicara tentang Kabupaten Indragiri Hilir memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perkebunan kelapa rakyat yang sering juga disebut sebagai kelapa dalam yang sebagian besar kondisinya sedang dalam keadaan rusak, baik akibat tergerus air laut maupun karena sudah terlalu tua hingga perlu diremajakan.

Jika ditanya, niscaya tidak ada masyarakat Inhil yang menolak adanya upaya penyelamatan perkebunan, karena hampir 80 persen masyarakat Inhil menggantungkan perekonomian keluarganya dari perkebunan kelapa ini.

Artinya, perkebunan kelapa rakyat yang dalam kondisi memprihatinkan memang mutlak harus diselamatkan, tentu saja dengan kebijakan-kebijakan kongrit yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Inhil.

Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini konsern terhadap nasib para petani dan kondisi perkebunan kelapa dalam ini menunggu realisasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Inhil untuk memperbaiki perkebunan kelapa tersebut.

“Kita sudah mendengar dan mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil ingin dengan segera melakukan perbaikan perkebunan kelapa rakyat ini, untuk itu pada masa pembahasan APBD tahun 2014, kita tunggu bentuk nyata dari sebuah keinginan itu dengan memberikan porsi yang lebih besar dari APBD Inhil untuk memperbaiki perkebunan kelapa rakyat, “ ungkap Ketua IPKR Inhil, Zainuddin Acang, Minggu (12/1) di Tembilahan.

Selain itu jelas Acang, pihaknya akan selalu memantau perkembangan dari komitmen tersebut pada dua lembaga yang saat ini sedang membahas mata anggaran Inhil untuk tahun 2014, dengan harapan apa yang telah disampaikan sesuai dengan yang akan dilakukan, sehingga harapan masyarakat akan terjadinya perbaikan ekonomi akan semakin nyata.

Seperti diketahui,  M Wardan sebagai Bupati terpilih Inhil periode 2013-2018 memang telah berkomitmen untuk mengembalikan anugerah Inhil sebagai daerah dengan lahan perkebunan kelapa rakyat terluas di Indonesia dengan melakukan perbaikan perkebunan yang sebagian besar dalam kondisi rusak akibat intrusi air laut.

“Kita memang belum dan sepertinya tidak akan bisa dilepaskan dari keberadaan perkebunan kelapa rakyat dalam upaya menggesa perkembangan pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi masyarakat, karena hampir 80 persen masyarakat kita masih menggantungkan ekonominya dengan kelapa ini, sehingga perlu adannya political will untuk melakukan perbaikannya, “ jelas M Wardan beberapa waktu lalu di Tembilahan. (*)



Source: mediacenter.riau.go.id