 |
| Foto Ilustrasi (Int) |
Pengesahan itu disejalankan dengan sidang paripurna pertama tahun 2014, Senin (6/1) malam.
Sidang itu dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid. Dalam sambutannya Raus mengatakan penetapan persetujuan pemberian hibah keuangan kepada calon Kabupaten Insel berdasarkan surat Bupati Inhil No :100/ADM.Pung/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang surat tindaklanjut DPR RI.
‘’Hal ini merupakan tindaklanjut dari keputusan pasal 24 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah,’’ ujar Raus Walid.
Oleh karena itu, penetapan persetujuan pemberian hibah keuangan kepada calon kabupaten baru perlu mendapat persetujuan DPRD.
Karena itu merupakan mekanisme yang harus dilalui sebelum dilakukan pemekaran kabupaten.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menyebutkan, bahwa pengambilan keputusan oleh DPRD Inhil, yang intinya menyangkut pemekaran kabupaten merupakan hal yang sangat baik dan perlu mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apalagi hal itu merupakan legalitas legislasi penganggaran maupun kontrol legislatif.
‘’Ini sungguh pencapaian yang sangat luar biasa dan patut diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada paran anggota dewan yang terhormat. Sebab, masalah pemekaran ini memang merupakan hal yang sangat diharapkan masyarakat kita secara umum,’’ jelasnya.
Lanjut wabup, apa yang sudah dilakukan DPRD Inhil, merupakan hal yang sangat luar biasa dan suatu karya yang akan menjadi sejarah dalam peradaban daerah itu.
Secara kelengkapan administrasi, rencana pemekaran Insel sudah menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pemekaran Insel sudah dipenuhi.
‘’Maka itu dalam waktu yang tidak terlalu lama rancangan undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Insel dapat dibahas dan ditetapkan. Sehingga resmilah akan menjadi Kabupaten Insel,’’ katanya.(adv/b)
Source: riaupos.co