 |
| Ilustrasi/Net |
Defisit anggaran ini disampaikan oleh juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edy Gunawan dalam rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2013 akhir pekan kemaren di Gedung Utama DPRD Inhil.
Edy menyampaikan bahwa APBD murni Kabupaten Inhil sebesar Rp. 1, 590 triliun, menjadi Rp 1, 882 triliun setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhil, atau naik 14,63 persen.
"Terjadinya defisit anggaran daerah setiap tahunnya merupakan cerminan luasnya daerah yang tentu saja menyerap anggaran belanja yang besar, sehingga perlu menjadi perhatian srius pemerintah daerah," ungkap Edy Gunawan seperti dilansir metroterkini.com.
Edy juga menyinggung seputar masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah dalam mengelola anggaran daerah, baik terkait pendapatan maupun dalam pembelanjaan, demikian juga dengan dalam penyusunan anggaran.
Sedangkan hasil rekomendasi BPK tentang masih berantakannya aset daerah juga menjadi tekanan dari DPRD kepada Pemerintah Daerah, karena aset daerah Inhil masih tidak terdata dengan baik, begitu juga dengan aset yang belum diserah terimakan.
"Aset daerah yang tidak terdata harus disegerakan pemkab untuk mendata ulang, karena sudah banyak anggaran daerah yang telah dipergunakan untuk itu. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan beban ekonomi masyarakat dalam menggali dan eksplorasi PAD, sehingga masyarakat tidak terbebani," tegas Edy. (mtc/ard)