Tembilahan (Inhilklik) - Pemerintah Kabupaten Indrtagiri Hilir (Inhil) melalui Bagian Perekonomian Sekretariat (Setda) Kabupaten Inhil menggelar rapart koordinasi penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin).
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Puri Cendana Jalan Lingkar. Rakor ini di ikuti camat, lurah dan kades se Kabupaten Inhil yang bertema “Pencapaian 6 Tepat Optimalkan Program Penyaluran Raskin di Kabupaten Indragiri Hilir”.
Bupti Inhil H Rosman Malomo mengatakan Penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) secara nasional sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga, terutama Rumah Tangga Miskin. Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit.
“Masalah ini juga terjadi di daerah kita, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebab, penunjukkan warga yang berhak mendapat Raskin sering kali tidak tepat sasaran. Karenanya, data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa atau Kelurahan,” imbuh Wabup Usai membuika kegiatan rakor tersebut.
Rosman juga mengatakan bahwa selama ini sering kali terjadi setelah dilaksanakannya rakor dan memudian tidak adalagi dilakukannya evaluasi untuk menilai kegiatan yang tel;aha dilakukan dan hal ini sangat-sangat disayangkan beliau. “Kita tentunya sangat berharap, hal seperti ini tidak terjadi lagi karena hal ini tentunya sangat-sangat tidak baik,” keluhnya.
Selain itu ia juga menyampaikan bahwa selama ini masih banyak camat yang masih takut atau enggan untuk melakukan koordinasi secara langsung kepada Ia jika demikian bagaimana Inhil ini bisa lebih baik. “Camat saja takut, apa lagi lurah. Tentunya saya kedepan mengharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Bagaimana kita mau membangun Inhil kalau hal seperti ini selalu terjadi,” kesalnya.
Sementara itu, Kabag Pembinaan Perekonomia Daerah, Sumberdaya Daerah, Biro Administrasi Perekonomian Daerah Provinsi Riau Ismail Fauzi mengatakan bahwa raskin pada 2014 telah dilakukan perubahan yangmana pada sebelumnya raskin dikelola oleh Kementerian Perekonomian dan berserta Bulog dan untuk mendatang akan diambil alih KTA nya oleh Kementrian Sosial dan Bulog sebagai penyalurnya. “Semoga dengan adanya perubahan ini bisa berjalan lancar,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rasin hanya berharga Rp1.600 sampi ke desa dan tanpa adanya tambahan-tambahan yang selama ini dibicarakan. “Untuk biaya tranfortasi raskin ini semuanya ditanggung oleh Pemda Kabupaten, jadi tidak ada tambahan-tambahan dana dan semua hanya Rp1.600. bisa saja itu gratis jika semua ditanggung oleh Pemda,” tandasnya. (rhw)
var __chd__ = {'aid':11079,'chaid':'www_objectify_ca'};(function() { var c = document.createElement('script'); c.type = 'text/javascript'; c.async = true;c.src = ( 'https:' == document.location.protocol ? 'https://z': 'http://p') + '.chango.com/static/c.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(c, s);})();
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Puri Cendana Jalan Lingkar. Rakor ini di ikuti camat, lurah dan kades se Kabupaten Inhil yang bertema “Pencapaian 6 Tepat Optimalkan Program Penyaluran Raskin di Kabupaten Indragiri Hilir”.
Bupti Inhil H Rosman Malomo mengatakan Penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) secara nasional sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan Rumah Tangga, terutama Rumah Tangga Miskin. Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit.
“Masalah ini juga terjadi di daerah kita, Kabupaten Indragiri Hilir. Sebab, penunjukkan warga yang berhak mendapat Raskin sering kali tidak tepat sasaran. Karenanya, data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa atau Kelurahan,” imbuh Wabup Usai membuika kegiatan rakor tersebut.
Rosman juga mengatakan bahwa selama ini sering kali terjadi setelah dilaksanakannya rakor dan memudian tidak adalagi dilakukannya evaluasi untuk menilai kegiatan yang tel;aha dilakukan dan hal ini sangat-sangat disayangkan beliau. “Kita tentunya sangat berharap, hal seperti ini tidak terjadi lagi karena hal ini tentunya sangat-sangat tidak baik,” keluhnya.
Selain itu ia juga menyampaikan bahwa selama ini masih banyak camat yang masih takut atau enggan untuk melakukan koordinasi secara langsung kepada Ia jika demikian bagaimana Inhil ini bisa lebih baik. “Camat saja takut, apa lagi lurah. Tentunya saya kedepan mengharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Bagaimana kita mau membangun Inhil kalau hal seperti ini selalu terjadi,” kesalnya.
Sementara itu, Kabag Pembinaan Perekonomia Daerah, Sumberdaya Daerah, Biro Administrasi Perekonomian Daerah Provinsi Riau Ismail Fauzi mengatakan bahwa raskin pada 2014 telah dilakukan perubahan yangmana pada sebelumnya raskin dikelola oleh Kementerian Perekonomian dan berserta Bulog dan untuk mendatang akan diambil alih KTA nya oleh Kementrian Sosial dan Bulog sebagai penyalurnya. “Semoga dengan adanya perubahan ini bisa berjalan lancar,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa rasin hanya berharga Rp1.600 sampi ke desa dan tanpa adanya tambahan-tambahan yang selama ini dibicarakan. “Untuk biaya tranfortasi raskin ini semuanya ditanggung oleh Pemda Kabupaten, jadi tidak ada tambahan-tambahan dana dan semua hanya Rp1.600. bisa saja itu gratis jika semua ditanggung oleh Pemda,” tandasnya. (rhw)