INHILKLIK.COM, JAKARTA - Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Rosman Malomo hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan & Pemberdayaan Desa, senin (22/02/2016).

Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini mengangkat persoalan "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Persiapan Peyaluran & Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ".

Kegiatan pemerintah pusat ini dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Yusuf Kalla.

Dalam sabutannya JK menyampiakan keberhasilan dana desa tidak dilihat hanya pada penyerapan anggaran tetapi asas manfaat bagi masyarakat juga harus diutamakan. 

Karena itulah maka kita harus melihat pada tahun-tahun berikutnya. Soal asas manfaat, bukan hanya asas administratif dan formalistis

Ditambahkan JK, 97 persen anggaran desa hingga kini telah diserahkan ke daerah. Namun yang terpenting menurut JK adalah penggunaan dana desa harus memiliki manfaat untuk pedesaan, bukan hanya pada asas prsentase jumlah serapan.

"Adalah tugas bagi gubernur, bupati, dan camat untuk mengawasinya agar bisa terlaksana dengan baik dan juga adanya musyawarah desa dan para pendamping," tegas JK.

JK meminta kementerian desa harus membuat standar operasional, standar mutu, "Pilihannya tentu di desa. Berbeda dengan impres, desa tidak diberi pilihan, pokoknya harus bikin kakus sekian, SD impres sekian, jalan sekian titik, laksanakan. Kalau sekarang Anda boleh bikin macam-macam, ujar JK. (Advertorial)